MERAUKE, Papua Selatan – BELA RAKYAT – Di tengah pesatnya pembangunan yang masuk ke wilayah Wanam, masyarakat adat diminta tidak hanya menjadi penonton. Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) mendorong agar kebudayaan Wanam dijadikan fondasi utama pembangunan dan mesin penggerak ekonomi warga.
Gagasan itu mencuat dalam Dialog Masyarakat yang digelar MPSI di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Hadir dalam forum tersebut Ketua Adat Wanam Yohanis Agabe Mahuze, Kepala Kampung Wanam Kosmas Kaize, dan Peneliti MPSI Annas Fitrah Akbar.
Dialog ini menitikberatkan pada satu pertanyaan besar: bagaimana adat bisa tetap hidup, sekaligus memberi nilai ekonomi nyata bagi pemiliknya.
Bagi Ketua Adat Wanam, Yohanis Agabe Mahuze, Wanam sudah memiliki modal besar. Nama Wanam sendiri dikenal luas di Papua Selatan, namun potensi itu belum dikelola secara sistematis.
“Wanam itu adalah brand yang sangat dikenal. Ini adalah harta masyarakat,” tegas Yohanis.
Menurutnya, pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah dokumentasi. Sejarah asal-usul, norma adat, makna simbol-simbol, hingga pengetahuan tradisional yang selama ini hanya dituturkan lisan, perlu mulai dibukukan dan dijadikan bahan ajar. Tujuannya agar generasi muda tidak tercerabut dari akarnya, dan orang luar bisa mengenal Wanam dari kacamata masyarakat Wanam sendiri.
Yohanis juga menegaskan, pelestarian adat harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Rumah adat, kata dia, bisa difungsikan sebagai homestay edukatif. Tarian dan ritual adat bisa dikemas menjadi atraksi rutin. Pemuda bisa berperan sebagai pemandu wisata budaya, sementara anyaman dan kerajinan mama-mama bisa naik kelas dengan pasar yang lebih jelas.
Kepala Kampung Wanam, Kosmas Kaize, menyambut ide tersebut dengan usulan konkret: membangun sanggar atau rumah budaya di tingkat kampung.
Ruang itu nantinya akan menjadi pusat terpadu — tempat memproduksi kerajinan, menyimpan perlengkapan adat, hingga menjadi ruang belajar budaya bagi anak muda.
Namun keduanya sepakat, kolaborasi menjadi kunci. “Kalau kita mau tingkatkan budaya, kita harus kerja sama. Adat jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, tidak bisa,” ujar Kosmas.
Sementara itu, Peneliti MPSI Annas Fitrah Akbar memberikan catatan kritis agar semangat masyarakat tidak terjebak pada pembangunan fisik semata.
Menurut Annas, banyak program kebudayaan gagal karena dimulai dari gedung, bukan dari isi dan kesiapan masyarakatnya.
“Yang kita dahulukan, perkuat dokumentasinya dulu. Kita kuatkan kebudayaannya. Kita bentuk bukunya, sambil menyusun tempat kerajinan,” kata Annas.
Ia mengingatkan risiko jika perencanaan pasar diabaikan. “Jangan sampai kita bikin gedung, terus kita bikin anyam-anyam, tidak ada yang beli. Ini perlu kita rencanakan, yang mana dahulu,” lanjutnya.
Karena itu, MPSI mendorong agar hasil dialog diterjemahkan menjadi rencana aksi yang terstruktur. Jangka pendek difokuskan pada tiga hal: dokumentasi adat, pemetaan potensi budaya, dan peningkatan kapasitas warga serta identifikasi produk unggulan.
Jika fondasi itu sudah kuat, barulah masuk ke tahap jangka panjang: pembangunan ruang produksi, strategi pemasaran, promosi digital, hingga agenda besar seperti festival budaya tahunan untuk menjadikan Wanam sebagai pusat edukasi budaya di Papua Selatan.
Namun Annas menekankan, seluruh proses tersebut harus tetap berada di tangan masyarakat adat sebagai pemilik sah kebudayaan.
Pada akhirnya, dialog di Wanam menegaskan satu hal: pembangunan tidak boleh hanya mengubah lanskap wilayah, tapi harus memperkuat manusianya. Adat dan pembangunan tidak perlu dipertentangkan, selama masyarakat adat tetap menjadi subjek, pelaku utama, dan penerima manfaat langsung di atas tanahnya sendiri.
