JAKARTA – BELA RAKYAT – Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari menilai upaya mewujudkan perdamaian di Papua membutuhkan pendekatan yang menyatukan aspek keamanan dan pembangunan.
Menurut Noor, kedua aspek tersebut tidak semestinya ditempatkan sebagai agenda yang terpisah. Keamanan diperlukan untuk melindungi masyarakat dan memastikan hukum berjalan, sementara pembangunan menjadi instrumen penting untuk menghadirkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Hal itu disampaikan Noor dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?” yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Jakarta Timur, Jumat (2/10/2026).
“Damai Papua hanya mungkin jika keamanan, pelayanan publik, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap masyarakat lokal berjalan bersama,” kata Noor dalam keterangannya.
Noor mengatakan persoalan Papua tidak cukup dibaca hanya sebagai gangguan keamanan. Konflik yang berlangsung juga berkaitan dengan perlindungan warga sipil, keberlangsungan layanan dasar, kepercayaan masyarakat, serta masa depan pembangunan di wilayah Papua.
“Berdasarkan riset MPSI 2026, tercatat lebih dari 240 kejadian kekerasan sepanjang 2019 hingga September 2026 di sejumlah wilayah Papua. MPSI mengidentifikasi sejumlah pola kekerasan, antara lain intimidasi, pengungsian, kekerasan fisik, gangguan terhadap layanan dasar, dan disinformasi”, jelasnya.
Dampaknya, kata Noor, tidak hanya berupa korban jiwa dan luka-luka. Kekerasan juga dapat mengganggu sekolah, fasilitas kesehatan, aktivitas ekonomi, distribusi logistik, hingga kehidupan sosial masyarakat.
“Kekerasan bersenjata tidak hanya menghasilkan korban, tetapi juga memutus sekolah, kesehatan, pasar, logistik, dan relasi sosial,” ujarnya.
Noor Azhari menilai keberhasilan membangun perdamaian di Papua tidak cukup diukur dari berkurangnya kontak senjata. Menurut dia, indikator lainnya adalah sejauh mana masyarakat kembali merasakan keamanan, layanan dasar berjalan, serta kepercayaan terhadap negara tumbuh.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya menurunnya kontak senjata, tetapi pulihnya rasa aman, layanan dasar, dan kepercayaan warga,” katanya.
Noor menilai negara tetap memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan penegakan hukum.
“Namun, pendekatan keamanan perlu berjalan bersama dengan perlindungan masyarakat sipil, akuntabilitas, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal”, katanya
Di sisi lain, pembangunan juga harus terus berjalan untuk memastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari kehadiran negara.
Pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, air bersih, serta penguatan ekonomi lokal, menurut Noor, merupakan bagian penting dari upaya membangun keamanan manusia sekaligus memperkuat fondasi perdamaian.
“Pembangunan tidak bisa berjalan di atas rasa takut; keamanan tidak akan berkelanjutan tanpa pelayanan publik yang dirasakan warga,” ucapnya.
Noor juga menekankan pentingnya melibatkan aktor-aktor lokal dalam membangun perdamaian Papua.
“Tokoh adat, gereja, kepala kampung, perempuan, pemuda, pemerintah daerah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai memiliki peran strategis dalam mendeteksi potensi konflik sekaligus memperkuat kepercayaan di tingkat masyarakat”, tegasnya.
Noor mendorong agar penanganan konflik Papua secara bertahap bergeser dari pola responsif menuju perlindungan preventif.
“Langkah tersebut antara lain melalui pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, respons terpadu, pemulihan masyarakat terdampak, serta pembangunan kepercayaan secara berkelanjutan”, tuturnya.
Noor mengatakan pendekatan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Resolusi konflik Papua tidak bisa sektoral. Harus menjadi ekosistem yang aman, adil, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Ia menegaskan Papua tidak semestinya hanya dilihat sebagai wilayah konflik. Papua merupakan ruang hidup masyarakat, ruang adat, ruang pembangunan, sekaligus bagian penting dari masa depan Indonesia.
“Membangun damai Papua berarti memastikan warga sipil tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi pusat keamanan, pembangunan, dan rekonsiliasi,” ujar Noor.
