Hadapi Tantangan Pemilu Digital, PUSKAPusat Kajian Pemilu Indonesia (PUSKAPI) menyoroti urgensi penyesuaian regulasi Pemilu di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Dalam kajian terbarunya, PUSKAPI menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Pemilu harus adaptif guna menciptakan ruang digital yang bersih, jujur, dan adil, sekaligus memastikan perlindungan hak pemilih tetap menjadi prioritas utama.
Direktur Eksekutif PUSKAPI, Zaenal Abidin Riam, menilai bahwa lanskap demokrasi saat ini telah bergeser secara signifikan akibat penetrasi internet. Menurutnya, tantangan pemilu digital tidak lagi sebatas pada proses pemungutan suara, tetapi mencakup seluruh ekosistem kampanye yang kini banyak bertransformasi ke ranah daring, Kamis (19/11/2026).
“Kami melihat bahwa UU Pemilu yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika kampanye digital. Regulasi harus mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam mengatur iklan politik digital agar transparan dan akuntabel. Tanpa payung hukum yang jelas, ruang digital akan menjadi rimba liar yang merugikan demokrasi,” ujar Zaenal.
PUSKAPI memetakan tiga tantangan utama dalam pemilu digital saat ini. Pertama, isu transparansi iklan politik digital yang masih minim. Kedua, masalah pengawasan belanja kampanye daring yang seringkali tidak terlapor dengan jelas. Ketiga, maraknya disinformasi dan manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang berpotensi menyesatkan pemilih.
Zaenal menekankan bahwa transparansi dalam iklan politik dan pelaporan belanja kampanye daring adalah fondasi untuk mencegah praktik politik uang terselubung. Ia mendorong adanya mekanisme pelaporan yang jelas dan dapat diaudit secara publik oleh penyelenggara pemilu.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk kampanye, termasuk di platform digital, harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengusulkan adanya kewajiban pelaporan yang jelas dan akuntabel atas seluruh pengeluaran kampanye online. Ini bukan sekadar administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik agar tidak ada permainan kotor di balik layar,” tegasnya.
Selain itu, ancaman disinformasi yang diperparah dengan teknologi AI menjadi perhatian serius. PUSKAPI menyoroti perlunya penanganan hoaks dan manipulasi konten berbasis AI secara komprehensif. Lierasi digital bagi pemilih dan penegakan hukum terhadap penyebar hoaks harus berjalan beriringan.
“Teknologi AI memang memudahkan produksi konten, tetapi juga membuka celah bagi penyebaran hoaks yang lebih canggih. Kita harus serius menangani manipulasi konten berbasis AI ini. Jangan sampai teknologi justru menjadi alat untuk membodohi publik dan merusak kualitas demokrasi kita,” imbuh Zaenal yang juga merupakan pengamat kebijakan publik.
Dalam merumuskan kebijakan, PUSKAPI menekankan pentingnya prinsip perlindungan hak. Pengawasan yang ketat terhadap aktivitas digital harus dilengkapi dengan mekanisme yang proporsional, tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat. Regulasi tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik, oposisi, kebebasan berekspresi, maupun kerja jurnalistik yang sah.
Zaenal menambahkan bahwa pengawasan yang adil harus menjadi kunci. Pihaknya mendorong agar mekanisme pengawasan dilengkapi dengan jaminan kebebasan, sehingga regulasi pemilu digital tidak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan.
“Pengawasan harus adil dan proporsional. Regulasi tidak boleh menjadi alat untuk membungkam kritik, oposisi, atau pun kerja jurnalistik yang sah. Kami ingin memastikan bahwa semangat melindungi hak pemilih tetap sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi,” pungkas Zaenal.
PUSKAPI berharap agar pembahasan revisi UU Pemilu ke depan dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan penyelenggara pemilu. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab tantangan pemilu digital secara komprehensif dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi PRESISI (Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia), Mohammad Anas RA, menyatakan dukungannya terhadap penguatan regulasi pemilu digital. Menurutnya, ekosistem riset opini publik yang kredibel juga sangat bergantung pada kebersihan ruang digital dari praktik manipulasi dan disinformasi yang terstruktur, sehingga sinergi antara penyelenggara pemilu, lembaga riset, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjaga integritas demokrasi.
“Kami di PRESISI mendukung upaya mendorong RUU Pemilu yang adaptif. Bagi kami, riset persepsi publik yang kredibel hanya bisa lahir dari ekosistem digital yang bersih dan bebas dari manipulasi. Kami berharap regulasi ke depan tidak hanya mengatur peserta pemilu, tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi lembaga riset untuk berkontribusi secara transparan dalam menjaga kualitas demokrasi,” tutup Mohammad Anas RA.






