BEKASI | MEDIA BELA RAKYAT — Gelombang perlawanan terhadap dugaan tindakan arogan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait, kian menguat. Aktivis sosial kemanusiaan sekaligus Koordinator Lapangan Aksi “Gerakan Solidaritas 212 Lintas Elemen”, Frits Saikat, melontarkan kecaman keras atas dugaan penghinaan verbal dan pengusiran terhadap jurnalis yang tengah menjalankan tugas jurnalistik. Baginya, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan kesantunan pejabat, melainkan alarm serius tentang rapuhnya etika kekuasaan dan penghormatan terhadap kebebasan pers di Kabupaten Bekasi.
Frits menegaskan, jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan panggung untuk mempertontonkan superioritas. Menurutnya, pejabat yang matang justru diuji ketika berhadapan dengan pertanyaan kritis, bukan ketika menerima pujian.
“Jabatan publik bukan takhta feodal. Wartawan bukan bawahan pejabat, apalagi objek pelampiasan arogansi. Ketika seorang pejabat merasa berhak merendahkan dan mengusir jurnalis, sesungguhnya yang sedang dipertontonkan bukan kewibawaan, melainkan kemiskinan etika dalam memahami kekuasaan,” tegasnya.
Frits mengingatkan, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Jaminan tersebut diperkuat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) mengenai kemerdekaan pers serta hak pers mencari dan menyebarluaskan informasi. Bahkan, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang dengan sengaja dan melawan hukum menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
“Pers adalah mata dan telinga publik. Konfirmasi bukan ancaman, kritik bukan penghinaan, dan pertanyaan wartawan bukan kejahatan. Pemerintah yang sehat tidak alergi terhadap informasi, sebab transparansi adalah fondasi kepercayaan rakyat,” ujar Frits Saikat kepada awak media, Rabu (18/11/2026).
Sorotan Frits turut diarahkan kepada Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. Ia menilai, lambannya respons dan ketiadaan penyelesaian yang terbuka atas polemik tersebut berpotensi melahirkan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan. Ia merujuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menekankan profesionalitas, akuntabilitas, dan perilaku aparatur negara.
“Kebimbangan seorang pemimpin bukan kebijaksanaan apabila berujung pada pembiaran. Jangan sampai diamnya kekuasaan dibaca sebagai karpet merah bagi arogansi. Bupati harus menunjukkan bahwa tidak ada pejabat yang berdiri lebih tinggi daripada hukum dan etika pemerintahan,” ujarnya.
Frits mendesak Bupati Bekasi segera melakukan pemeriksaan objektif, evaluasi menyeluruh, serta mengambil langkah kepegawaian secara tegas apabila dugaan pelanggaran terbukti. Ia menilai pencopotan Syafri Donny Sirait dari jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup patut dipertimbangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan dan pemulihan kepercayaan masyarakat.
“Jangan sibuk merawat kursi pejabat, sementara kepercayaan publik dibiarkan retak. Jabatan itu amanah rakyat, bukan hak milik untuk menyombongkan diri. Jika pelanggaran terbukti, jangan lindungi orangnya, lindungi kehormatan institusinya,” tegas Frits.
Dengan nada lantang, Frits menyampaikan pernyataan yang menjadi penegasan sikap perlawanan moralnya: “Sumpah, kali ini duit dan backing lo nggak mempan, bro!” Pernyataan tersebut, menurutnya, merupakan pesan bahwa perjuangan menegakkan etika, martabat pers, dan akuntabilitas pejabat publik tidak boleh tunduk pada dugaan kekuatan finansial maupun pengaruh kekuasaan.
“Kami tidak sedang mencari panggung, apalagi meminta keistimewaan. Kami hanya menuntut satu hal: hukum dan etika harus berlaku sama bagi siapa pun. Jangan sampai rakyat melihat bahwa keberanian mengkritik hanya berlaku bagi mereka yang tidak punya jabatan,” ungkapnya.
Sebagai Koordinator Lapangan Aksi, Frits menegaskan bahwa perjuangan ini tidak berhenti pada kecaman verbal. Apabila tuntutan masyarakat tidak memperoleh respons dan penyelesaian yang layak, elemen masyarakat sipil bersama aliansi insan pers siap memperkuat konsolidasi dan menggelar aksi lanjutan secara damai, tertib, serta konstitusional sebagaimana dijamin UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Kami akan terus merapatkan barisan. Sebab yang sedang kami bela bukan sekadar profesi wartawan, melainkan hak publik untuk mengetahui, hak masyarakat untuk mengawasi, dan kewajiban kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan diri. Ingat, ketika pers dibungkam dan kritik diusir, yang kehilangan suara bukan hanya wartawan, melainkan rakyat itu sendiri.” Pungkas Frits Saikat.
(CP/red)






