JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, mendorong pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) khusus untuk mengelola royalti Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Usulan tersebut dinilai penting agar kekayaan budaya Nusantara tidak hanya mendapatkan perlindungan dan pelestarian, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi serta kesejahteraan bagi masyarakat adat dan komunitas pemilik tradisi.
Hal tersebut disampaikan I Nyoman Parta sebagaimana dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Cipta yang saat ini tengah dirampungkan oleh Baleg DPR RI.
Menurut Parta, pengaturan mengenai LMK khusus Ekspresi Budaya Tradisional perlu dimasukkan secara tegas dalam RUU Hak Cipta. Lembaga tersebut nantinya memiliki tugas mengumpulkan royalti dari pemanfaatan karya budaya tradisional dan menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerima.
Ia menegaskan, semangat pengaturan hak cipta tidak boleh berhenti pada perlindungan terhadap karya individual, tetapi juga harus menjangkau karya-karya komunal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat.
“Pada prinsipnya, tentang Lembaga Manajemen Kolektif khusus EBT ini memang harus diatur,” ujar I Nyoman Parta dalam pembahasan tersebut.
Menurutnya, keberadaan lembaga khusus ini bukan semata-mata untuk kepentingan pelestarian budaya, melainkan juga berkaitan langsung dengan kesejahteraan para pelaku dan komunitas yang selama ini menjaga keberlangsungan ekspresi budaya tradisional.
Parta menilai kekayaan budaya Indonesia memiliki nilai yang sangat luar biasa. Berbagai tarian, musik tradisional, tradisi masyarakat hingga bahasa daerah mengandung pesan filosofis, penghormatan terhadap alam semesta, serta nilai-nilai konservasi yang diwariskan antargenerasi.
Ia mengingatkan, apabila karya dan ekspresi budaya tradisional tidak mendapatkan perhatian serta perlindungan yang memadai, keberlangsungannya dapat terancam. Bahkan, hilangnya tradisi budaya berpotensi diikuti dengan semakin tergerusnya bahasa ibu di berbagai daerah.
“Kita sudah tahu di Nusantara ini sudah banyak bahasa-bahasa yang hilang,” ungkapnya.
Karena itu, Parta berpandangan bahwa pembentukan LMK khusus EBT harus menjadi bagian penting dalam pembaruan regulasi hak cipta. Menurutnya, perlu ada norma yang secara khusus mengatur mekanisme pengelolaan royalti dari pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.
Ia juga menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional pada prinsipnya bersifat komunal, bukan hasil ciptaan personal seseorang. Karya-karya tersebut merupakan warisan kolektif yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat maupun komunitas budaya.
Dengan karakteristik tersebut, pengaturan mengenai hak ekonomi dan distribusi royalti harus disesuaikan dengan sifat kepemilikan komunal, sehingga manfaatnya dapat kembali kepada masyarakat yang menjaga dan mewariskan tradisi tersebut.
Parta menyatakan sependapat dengan gagasan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Komunal untuk Ekspresi Budaya Tradisional. Adapun mengenai bentuk kelembagaan, termasuk apakah lembaga tersebut ditempatkan secara terpusat di Jakarta atau memiliki perwakilan di daerah, dapat dibahas lebih lanjut dalam pengaturan teknis.
Pembahasan RUU Hak Cipta ini juga memperhatikan berbagai masukan dari pemangku kepentingan, termasuk para seniman dan budayawan Bali, yakni Prof. I Made Bandem, Prof. I Wayan Dibia, serta Dra. Tjokorda Istri Putra Padmini, yang menyampaikan aspirasi pada 26 Oktober 2026 di Bali.
Selain itu, Baleg DPR RI turut mengundang sejumlah pemangku kepentingan dan akademisi, termasuk Rektor ISI Denpasar, Prof. Kun Adnyana, untuk memberikan pandangan dan masukan terkait pengaturan ekspresi budaya tradisional.
Masukan dari para seniman, budayawan, akademisi, dan komunitas tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan materi muatan RUU Hak Cipta, khususnya dalam memastikan karya budaya komunal memperoleh perlindungan yang sesuai dengan karakteristiknya.
Bagi I Nyoman Parta, pengaturan royalti ekspresi budaya tradisional merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kekayaan budaya Indonesia tidak hanya diakui sebagai identitas bangsa, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan komunitas yang selama ini menjadi penjaga warisan budaya Nusantara.






