LPPN Desak Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Nikel PT CNI dan Periksa Seluruh Pihak Terkait

Lembaga Pengawasan Pertambangan Nasional (LPPN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (16/11/2026), mendesak pengusutan tuntas dugaan korupsi tata kelola nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) serta pemeriksaan dugaan pencemaran lingkungan.

JAKARTA-BELARAKYAT-Lembaga Pengawasan Pertambangan Nasional (LPPN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin (16/11/2026). Aksi ini merupakan bentuk desakan terhadap aparat penegak hukum agar mengusut secara menyeluruh dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel pada PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), termasuk menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam praktik penyimpangan tersebut.

LPPN secara khusus mendesak Kejaksaan Agung RI untuk memanggil dan memeriksa Atto Sakmiwata Sampetoding guna mendalami kemungkinan peran dan keterkaitannya dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel PT CNI periode 2017-2020.

Bacaan Lainnya

Menurut LPPN, pengusutan perkara korupsi tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak yang menjalankan fungsi administratif maupun operasional perusahaan. Aparat penegak hukum harus berani menelusuri struktur kepemilikan, pengendalian, pengambilan keputusan, hingga aliran manfaat ekonomi perusahaan untuk mengungkap siapa saja yang memiliki peran dalam perkara tersebut.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih. Tidak boleh ada pihak yang luput dari pemeriksaan hanya karena memiliki kedudukan,, ataupun kepentingan tertentu dalam struktur perusahaan,”tegas Ismail selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi LPPN

LPPN menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp401,65 miliar tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Pemulihan keuangan negara merupakan satu hal, sedangkan pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara hukum merupakan hal lain yang tetap harus dituntaskan melalui proses penegakan hukum.

“Jangan karena uang negara sudah dikembalikan, lalu perkara dianggap selesai. Pengembalian Rp401,65 miliar tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Usut tuntas siapa pun yang terlibat, jangan ada yang dilindungi dari hukum,” lanjutnya.

Selain persoalan dugaan korupsi, LPPN juga mendesak pemeriksaan terhadap dugaan pencemaran akibat luapan kolam pengendapan sedimentasi (sediment pond) yang diduga milik PT CNI. Dugaan luapan tersebut dilaporkan berdampak terhadap areal produktif masyarakat di Desa Muara Lapao-pao.

“Kami juga meminta penegak hukum mengusut tuntas kerusakan lingkungan yang diduga kuat terjadi akibat PT CNI serta menindak pihak yang bertanggung jawab,” ucap Ismail.

Selain itu, LPPN mendesak agar dilakukan pemeriksaan dan audit menyeluruh terhadap dokumen serta pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT CNI, termasuk kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pertambangan. Apabila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Segera audit RKAB PT CNI, periksa kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pertambangannya. Jika ditemukan penyimpangan, usut dan proses semua pihak yang bertanggung jawab,” tutup ismail.

Bagi LPPN, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis operasional perusahaan semata. Dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan lahan produktif masyarakat merupakan persoalan serius yang harus di pertanggungjawabkan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *