DPR Dorong Penyadapan oleh Baintelkam Polri Harus Berizin Pengadilan

JAKARTA – BELA RAKYAT –  Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedoeson Tandra, menyoroti pentingnya pengaturan kewenangan penyadapan oleh Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Hal tersebut disampaikan Soedoeson dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Dalam rapat tersebut, Komisi III tengah menghimpun berbagai masukan sebagai bagian dari proses pendalaman materi RUU Penyadapan.

Bacaan Lainnya

Soedoeson mempertanyakan apakah pelaksanaan penyadapan oleh Baintelkam Polri perlu mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan. Menurutnya, hal tersebut penting dipertimbangkan mengingat cakupan tugas intelijen keamanan Polri tidak hanya berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum atau pro justisia.

Ia menjelaskan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang masuk kategori upaya paksa. Karena itu, pelaksanaannya perlu memiliki dasar hukum, batas kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang jelas.

“Saya masih teringat mengenai KUHP yang baru menyatakan dua hal. Pertama, penyadapan akan diatur di dalam undang-undang tersendiri. Kedua, penyadapan itu masuk ke dalam upaya paksa,” ujar Soedoeson dalam rapat tersebut.

Ia kemudian membedakan karakteristik tugas intelijen keamanan dengan fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Menurut Soedoeson, fungsi intelijen di lingkungan Polri memiliki ruang lingkup dan karakteristik tersendiri. Sementara itu, Bareskrim menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam kerangka penegakan hukum atau pro justisia.

Atas dasar perbedaan tersebut, ia meminta penjelasan dan masukan dari Kabaintelkam Polri mengenai urgensi penerapan mekanisme izin pengadilan terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan jajaran intelijen keamanan.

“Pertanyaan kami adalah, apa perlu intelkam mendapatkan izin dari pengadilan? Karena luas sebenarnya tugas dari Baintelkam itu bukan saja mengenai pro justisia atau mengenai keselamatan negara dan sebagainya,” ungkapnya.

Soedoeson menegaskan bahwa pembahasan tersebut masih menjadi bagian dari proses inventarisasi dan pendalaman persoalan atau belanja masalah sebelum perumusan ketentuan RUU Penyadapan dilakukan lebih lanjut.

Ia pun meminta Kabaintelkam Polri memberikan masukan secara komprehensif agar pengaturan penyadapan nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan intelijen, sekaligus memastikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.

Pembahasan RUU Penyadapan menjadi penting karena menyangkut keseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga keamanan, kebutuhan aparat dalam menjalankan tugas, serta perlindungan hak privasi dan kebebasan warga negara.

Dengan adanya kejelasan mengenai kewenangan, prosedur perizinan, batasan tindakan, dan mekanisme pengawasan, regulasi penyadapan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

Dikutip dari unggahan Instagram pribadi Soedoeson Tandra, pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya Komisi III DPR RI menghimpun masukan untuk menyusun pengaturan penyadapan yang memiliki landasan hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *