SURABAYA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru atau yang akrab disapa Gus Falah, memberikan perhatian serius terhadap pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjerat 19 pekerja di sebuah restoran di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Gus Falah mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono bersama jajaran Polda Jatim dalam mengungkap perkara yang diduga melibatkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), pemilik restoran tersebut.
Menurutnya, keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi pesan kuat bahwa praktik perdagangan orang dan eksploitasi pekerja tidak boleh mendapatkan tempat di Indonesia.
Ia menilai, penegakan hukum terhadap kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama, mengingat dugaan pelanggaran yang terjadi menyangkut hak dasar pekerja dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
Terlebih, dari 19 orang yang diduga menjadi korban, terdapat seorang anak yang turut mengalami dugaan eksploitasi. Kondisi ini, kata Gus Falah, memperlihatkan bahwa persoalan TPPO bukan sekadar pelanggaran ketenagakerjaan, melainkan kejahatan serius terhadap kemanusiaan.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti modus perekrutan pekerja melalui media sosial yang kemudian disertai perjanjian kerja. Namun, dalam praktiknya, para pekerja diduga tetap diwajibkan bekerja meskipun restoran belum beroperasi.
Persoalan semakin memprihatinkan karena para pekerja disebut menerima upah berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Bahkan, terdapat dugaan ancaman denda antara Rp5 juta sampai Rp15 juta bagi pekerja yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan.
Bagi Gus Falah, dugaan praktik tersebut harus diusut secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pemaksaan, eksploitasi, serta tindak pidana perdagangan orang.
Ia menegaskan, hubungan kerja tidak boleh dijadikan instrumen untuk membatasi kebebasan seseorang, apalagi melalui ancaman finansial yang berpotensi membuat pekerja terjebak dalam situasi eksploitatif.
Gus Falah juga mengingatkan bahwa hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan aktivitas di wilayah kedaulatan Republik Indonesia, tanpa membedakan status kewarganegaraan.
Karena itu, apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti, pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain penindakan terhadap tersangka, ia mendorong agar proses pemulihan korban menjadi prioritas. Apresiasi secara khusus juga disampaikan atas koordinasi Polda Jatim dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan rumah aman serta pendampingan bagi para korban.
Gus Falah berharap pengungkapan perkara ini tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi dilanjutkan dengan proses hukum yang transparan, perlindungan maksimal terhadap korban, serta pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi.
Menurutnya, keberhasilan aparat mengungkap kasus TPPO harus menjadi momentum memperkuat komitmen negara dalam menjamin hak pekerja, melindungi anak, dan memberantas segala bentuk perdagangan manusia.
“Jangan sampai ada orang yang mencari keuntungan dengan merampas martabat dan kebebasan manusia lainnya. Pekerja memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum,” menjadi pesan penting dari sikap Gus Falah dalam menyikapi kasus tersebut.
