JAKARTA – BELA RAKYAT – Pemerataan akses teknologi pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pemerintah. Di tengah percepatan transformasi digital nasional, lembaga pendidikan madrasah dinilai tidak boleh berada di posisi tertinggal dibandingkan sekolah umum, baik dalam hal fasilitas maupun kualitas pembelajaran.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan bahwa transformasi pendidikan harus berjalan dengan prinsip keadilan. Menurutnya, setiap anak Indonesia berhak memperoleh kesempatan belajar dan dukungan fasilitas pendidikan yang setara, tanpa dibatasi oleh status maupun jenis lembaga pendidikan.
Persoalan tersebut disampaikan Hetifah setelah mengikuti diskusi DPR NOW 2026 di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari kemajuan teknologi dan berbagai program pemerintah. Lebih dari itu, negara harus memastikan bahwa seluruh satuan pendidikan mendapatkan perhatian dan dukungan yang proporsional.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotannya adalah kesenjangan fasilitas pembelajaran digital antara madrasah dan sekolah umum.
Hetifah mengungkapkan, masih terdapat madrasah yang belum memiliki papan interaktif digital atau Interactive Flat Panel (IFP). Padahal, fasilitas serupa mulai tersedia di sejumlah sekolah negeri maupun swasta umum.
Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan digitalisasi pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata.
“Misalnya, belum ada madrasah yang memiliki papan interaktif digital. Sementara sekolah negeri maupun sekolah swasta umum sekarang minimal sudah memiliki beberapa papan interaktif digital. Perlakuannya menjadi sangat berbeda,” ungkap Hetifah.
Keadilan Pendidikan Tidak Boleh Berhenti pada Kebijakan
Menurut Hetifah, ketimpangan pendidikan bukan hanya terjadi antara madrasah dan sekolah umum. Persoalan serupa juga terlihat pada perbedaan kemampuan fasilitas sekolah negeri dan swasta, serta kesenjangan layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Karena itu, pemerintah perlu membangun kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada percepatan program, tetapi juga memperhatikan pemerataan manfaat bagi seluruh peserta didik.
Prinsip fairness atau keadilan harus menjadi landasan dalam menentukan arah pembangunan pendidikan nasional. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menciptakan kesenjangan baru bagi lembaga pendidikan yang belum memperoleh dukungan memadai.
Dalam konteks tersebut, pemerataan perangkat digital, infrastruktur pendukung, akses internet, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik perlu menjadi bagian dari strategi transformasi pendidikan.
DPR Diminta Kawal Pemerataan Fasilitas Pendidikan
Hetifah juga menekankan pentingnya peran DPR RI dalam mengawal persoalan tersebut. Melalui fungsi pengawasan dan perumusan kebijakan, DPR diharapkan dapat memastikan pemerintah memberikan perhatian yang adil kepada seluruh lembaga pendidikan.
Transformasi digital semestinya menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan menjadi pembatas antara sekolah yang memiliki fasilitas lengkap dan madrasah yang masih menghadapi keterbatasan.
“Ini yang menurut saya harus direspons juga oleh DPR,” pungkasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kemajuan pendidikan Indonesia harus dibangun secara inklusif. Madrasah merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional sehingga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati manfaat digitalisasi.
Pemerataan teknologi pendidikan bukan sekadar persoalan pengadaan perangkat, melainkan bagian dari komitmen negara untuk menghadirkan keadilan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
