Pergantian Pucuk Pimpinan BNPB, Hetifah Soroti Dugaan Korupsi Dana Bencana

JAKARTA – BELA RAKYAT –  Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus menjadi titik balik perbaikan tata kelola lembaga.

Diketahui, jabatan Kepala BNPB resmi beralih dari Letjen TNI Suharyanto kepada Letjen TNI Kristomei Sianturi. Menurut Hetifah, momentum ini krusial untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penanggulangan bencana.

Bacaan Lainnya

Legislator Dapil Kalimantan Timur itu mengaku geram dengan adanya dugaan penyimpangan anggaran kebencanaan di internal BNPB.

“Di tengah penderitaan rakyat yang tertimpa bencana, sangat ironis jika dana kemanusiaan justru disalahgunakan. Saya sangat kecewa. Ini harus diusut tuntas dan pelakunya ditindak tegas,” kata Hetifah di Jakarta, Selasa (2010/2026).

Ia menyebut, Kepala BNPB yang baru memiliki pekerjaan rumah besar. Tidak hanya memastikan respons kebencanaan tetap cepat, tetapi juga melakukan pembenahan menyeluruh pada aspek integritas dan sistem pengawasan internal.

Secara khusus, Hetifah menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi ancaman di Kalimantan. Ia meminta BNPB tidak lepas tangan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan BPBD.

“Jangan biarkan daerah berjuang sendirian. Butuh dukungan konkret, mulai dari personel, peralatan, anggaran, hingga pendampingan teknis di lapangan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil yang terdampak kabut asap, serta mendorong penguatan langkah pencegahan dan mitigasi agar karhutla tidak terus berulang.

Dari sisi fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI memastikan akan memperketat pengawasan terhadap BNPB. Fokusnya meliputi transparansi pengadaan barang dan jasa, penggunaan dana siap pakai, hingga efektivitas penyaluran bantuan ke daerah.

“Kami akan meminta laporan evaluasi komprehensif dan roadmap perbaikan dari pimpinan baru BNPB pada rapat kerja terdekat. Anggaran kebencanaan harus memadai, tepat sasaran, dan akuntabel,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *