JAKARTA-BELA RAKYAT-Indonesia perlu memperkuat kedaulatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) agar tidak terjebak dalam ketergantungan terhadap penyedia teknologi global. Penguasaan teknologi, pengembangan riset nasional, serta penguatan kapasitas industri digital menjadi langkah penting untuk memastikan Indonesia memiliki kendali dalam menentukan arah transformasi digitalnya.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa kedaulatan AI bukan berarti Indonesia harus membangun seluruh teknologi secara mandiri ataupun menutup diri dari kerja sama internasional.
Menurutnya, Indonesia tetap perlu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, tetapi harus memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan prioritas, regulasi, serta batas penggunaan teknologi AI di dalam negeri.
“Indonesia tetap perlu terbuka terhadap kolaborasi, tetapi harus memiliki posisi tawar yang kuat dan mampu menentukan prioritas, aturan, serta batas penggunaan teknologi AI di dalam negeri,” ujar Nezar dalam acara Merdeka AI Summit di Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Nezar menjelaskan, salah satu tantangan yang perlu diantisipasi dalam pengembangan ekosistem digital nasional adalah ketergantungan terhadap segelintir penyedia teknologi global. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko vendor lock-in, yakni situasi ketika pemerintah atau perusahaan sulit beralih dari layanan penyedia teknologi tertentu karena tingginya biaya dan keterikatan sistem.
Selain itu, terdapat pula risiko kill switch yang dapat membatasi keleluasaan suatu negara dalam mengelola infrastruktur digital apabila kendali teknologi berada di tangan pihak lain.
“Karena itu, kerja sama internasional harus dibangun secara setara untuk memperkuat kapasitas teknologi nasional,” ungkap Nezar.
Ia menekankan, kedaulatan AI tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan pusat data dan penyimpanan informasi di dalam negeri. Indonesia juga perlu memiliki kemampuan menguasai teknologi yang memproses data, termasuk mengembangkan model kecerdasan artifisial sendiri.
“Kedaulatan data tidak sama dengan kedaulatan AI. Sebuah negara bisa menyimpan datanya di dalam negeri, tetapi kalau kecerdasan yang mengolah data itu bergantung pada model yang dikendalikan pihak lain, kontrolnya belum penuh,” jelasnya.
Di samping penguatan infrastruktur dan pelindungan data, Nezar menempatkan riset dan inovasi sebagai fondasi penting dalam membangun kemandirian teknologi nasional.
Ia mendorong perusahaan teknologi dalam negeri untuk tidak hanya menjadi distributor produk teknologi asing, tetapi juga meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan atau research and development(R&D).
“Kalau R&D kita lemah, kita enggak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Kita enggak bisa membuat value creation dari proses bisnis,” tegas Nezar.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pembangunan kedaulatan AI harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Hal tersebut mencakup penguatan kapasitas komputasi, ketersediaan energi, konektivitas digital, hingga keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok semikonduktor global.
Nezar optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk mempercepat pengembangan teknologi nasional. Besarnya pasar digital dan bonus demografi dinilai menjadi peluang strategis untuk mendorong inovasi serta memperkuat daya saing industri teknologi dalam negeri.
“Dengan dukungan pasar digital yang besar dan bonus demografi, Indonesia memiliki modal untuk mempercepat pengembangan teknologi nasional menuju visi Indonesia Digital 2045, yakni membangun teknologi Indonesia yang inklusif, berdaya, dan berdaulat,” pungkas Nezar.
