JAKARTA – BELA RAKYAT – Momentum peringatan Hari Pahlawan 2026 menjadi kesempatan untuk merefleksikan kembali perjalanan penegakan hukum di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan kepercayaan publik, Anggota Komisi Hukum DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengingatkan bahwa hukum tidak boleh sekadar menjadi instrumen penindakan, tetapi harus menjadi sarana menghadirkan keadilan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Menurut Habib Aboe, semangat kepahlawanan yang diwariskan para pejuang kemerdekaan perlu diterjemahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk melalui praktik penegakan hukum yang berintegritas, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menilai, peringatan Hari Pahlawan tidak cukup dimaknai melalui seremoni dan penghormatan simbolis. Lebih dari itu, nilai perjuangan para pahlawan harus tercermin dalam keberanian memperjuangkan kebenaran serta komitmen melindungi hak setiap warga negara.
Dalam refleksinya, Habib Aboe menyoroti persoalan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Persepsi mengenai adanya perbedaan perlakuan antara masyarakat kecil dan kelompok yang memiliki kekuasaan menjadi tantangan yang harus dijawab melalui pembenahan institusi penegak hukum.
Fenomena ungkapan no viral, no justice juga menjadi gambaran keresahan sebagian masyarakat. Menurutnya, keadilan semestinya tidak bergantung pada seberapa ramai sebuah perkara diperbincangkan di ruang publik, melainkan harus berjalan berdasarkan hukum, bukti, dan prinsip keadilan.
Habib Aboe juga mengajak seluruh pihak memahami bahwa kewenangan penegakan hukum merupakan amanah besar. Polisi, jaksa, hakim, dan seluruh aparat memiliki tanggung jawab yang menyangkut kebebasan, kehormatan, serta masa depan seseorang.
Karena itu, ketegasan aparat harus selalu disertai tanggung jawab moral. Penegakan hukum harus mampu membedakan antara keberanian menindak pelanggaran dan tindakan sewenang-wenang yang justru dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Ia menggarisbawahi tiga prinsip penting yang perlu menjadi fondasi penegakan hukum di Indonesia.
Pertama, hukum harus menjunjung tinggi martabat manusia. Setiap orang, termasuk mereka yang berstatus tersangka maupun terdakwa, tetap memiliki hak yang wajib dihormati. Asas praduga tak bersalah, perlindungan dari kekerasan, serta akses terhadap bantuan hukum harus dijalankan secara konsisten.
Kedua, penegakan hukum perlu memberikan ruang bagi pemulihan. Pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi bagian dari pembaruan sistem hukum pidana dengan memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial.
Namun, pendekatan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Kepentingan korban harus tetap menjadi perhatian utama dan proses penyelesaian harus berlangsung tanpa tekanan.
Ketiga, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan. Tidak boleh ada perbedaan standar penegakan hukum hanya karena latar belakang ekonomi, jabatan, kekuasaan, ataupun jaringan seseorang.
Habib Aboe juga mengingatkan pentingnya pemikiran hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum. Hukum tidak semestinya hanya dipahami sebagai kumpulan pasal dan prosedur administratif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap keadilan.
Dalam konteks tersebut, ia mengajak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada pemenuhan prosedur formal. Setiap proses hukum harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan fakta, kepastian hukum, kemanfaatan, serta rasa keadilan.
Lebih jauh, tanggung jawab memperbaiki sistem hukum bukan hanya berada di tangan aparat. Pembuat kebijakan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat juga memiliki peran dalam membangun budaya hukum yang sehat.
Masyarakat perlu berani menyampaikan kritik dan mengawasi jalannya penegakan hukum. Namun, kritik tersebut juga harus disampaikan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang berlaku.
Habib Aboe mengingatkan bahwa keteladanan dalam dunia hukum tidak selalu ditunjukkan melalui tindakan besar. Menolak suap, bekerja berdasarkan bukti, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, serta berani mengambil keputusan secara independen merupakan bentuk pengabdian yang memiliki arti penting.
Baginya, semangat Hari Pahlawan harus diteruskan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan kini juga harus diwujudkan melalui upaya membangun negara yang mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Ia menegaskan bahwa hukum yang memiliki nurani bukan berarti hukum yang lemah. Hukum tetap harus tegas terhadap kejahatan, termasuk korupsi, tetapi ketegasan tersebut harus berdiri di atas prinsip keadilan dan tidak boleh berubah menjadi alat kekuasaan.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun hanya melalui pernyataan atau slogan. Kepercayaan harus diperoleh melalui konsistensi, keterbukaan, integritas, dan kesediaan institusi hukum memperbaiki setiap kekeliruan.
Refleksi Habib Aboe pada Hari Pahlawan 2026 tersebut menjadi pengingat bahwa perjuangan menghadirkan Indonesia yang adil dan beradab masih terus berlangsung. Menghormati jasa para pahlawan bukan hanya dengan mengenang pengorbanan mereka, melainkan juga dengan memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara.
