BANDUNG – BELA RAKYAT – Kredit sudah cair, tapi usaha belum naik kelas. Itulah persoalan yang ditemukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI saat menelaah Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai, selama ini negara terlalu fokus pada penyaluran pembiayaan. Padahal bagi pelaku usaha perempuan prasejahtera, yang paling menentukan bukan hanya besarnya pinjaman, melainkan siapa yang mendampingi mereka setelah uang diterima.
“Kalau hanya dikasih modal, lalu dilepas, ya usahanya begitu-begitu saja. Yang dibutuhkan itu pendampingan yang terus-menerus, dari cara mengelola keuangan sampai cara menaikkan kualitas produk,” ujar Demer, sapaan akrabnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, BAKN menemukan program pemberdayaan UMKM masih tersebar di sekitar 27 kementerian/lembaga. Akibatnya, satu kelompok usaha bisa didatangi berkali-kali oleh program yang berbeda, sementara kelompok lain justru tidak tersentuh sama sekali.
Karena itu, Demer meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turun tangan sebagai koordinator tunggal. Tujuannya agar program KUR, KPPS, hingga pembinaan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian UMKM.
Menurut Demer, jika integrasi ini berhasil, pelaku UMKM perempuan tidak hanya akan mendapat bunga yang lebih rendah, tetapi juga pembinaan yang membuat usaha mereka benar-benar naik kelas dan mampu bersaing.
“Ujungnya bukan soal berapa banyak kredit yang tersalurkan, tapi berapa banyak UMKM yang hidup dan naik kelas,” tutupnya.
