JAKARTA – BELA RAKYAT – Sektor karet nasional dinilai harus segera bertransformasi agar tidak hanya menjual bahan mentah. Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mendorong agar komoditas karet dimasukkan ke dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Hal itu disampaikan Darori saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKRAINDO) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut politisi Fraksi Gerindra itu, Indonesia merupakan salah satu produsen karet terbesar dunia, namun tata kelolanya masih jauh dari optimal. Sebagian besar perkebunan karet masih dikelola rakyat dan menjadi tumpuan hidup jutaan keluarga petani.
“Karet punya potensi besar, bisa untuk furnitur dan berbagai produk manufaktur. Tapi di lapangan banyak kebun karet yang masuk kawasan hutan, jadi menimbulkan polemik. Banyak masyarakat yang hidupnya tergantung dari situ, ini yang akan kita atur dan bahas bersama kementerian terkait,” ujar Darori.
Ia mengungkapkan, Komisi IV tengah menyiapkan langkah strategis untuk menghidupkan kembali industri karet. Salah satunya dengan memastikan ada payung hukum pengelolaan dana karet.
“Kita lihat dulu, apakah dana karet ini sudah masuk dalam peraturan perundang-undangan. Kalau belum, kami di Komisi IV akan segera merekomendasikan kepada kementerian terkait. Tanpa pengelolaan yang jelas, sulit bagi petani untuk sejahtera,” tegasnya.
Darori menambahkan, pembenahan harus dimulai dari hulu, yakni peningkatan kualitas karet rakyat agar memiliki nilai tambah dan sesuai standar industri. Dengan kualitas yang baik, posisi tawar petani akan lebih kuat dan daya saing karet Indonesia di pasar global akan meningkat.
