JAKARTA – BELA RAKYAT – Ancaman kekeringan yang melanda puluhan daerah di Indonesia dinilai berpotensi berubah menjadi krisis kesehatan. Peringatan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini.
Yahya meminta pemerintah pusat dan daerah tidak hanya fokus pada distribusi air bersih, tetapi juga mengantisipasi dampak kesehatannya. Pasalnya, krisis air saat ini tidak hanya terjadi di pedesaan dan sentra pertanian, tapi sudah masuk ke kawasan perkotaan.
“Ketika akses air bersih berkurang, itu belum terlihat sebagai KLB, tapi sebenarnya sudah jadi masalah kesehatan. Kebutuhan minum, kebersihan rumah, sanitasi, pengolahan makanan, sampai perawatan kelompok rentan, semuanya terganggu bersamaan,” ujar Yahya, Jumat (18/9/2026).
Sebelumnya, BMKG telah menetapkan status awas kekeringan meteorologis untuk puluhan daerah. Wilayah yang masuk daftar di antaranya Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Kalimantan Barat. Laporan krisis air bersih juga meluas di Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Maluku.
Politisi Golkar dari Dapil Jawa Timur VIII itu menekankan, bahaya tidak hanya dari ketiadaan air, melainkan dari kualitas air yang dikonsumsi warga.
“Risikonya bukan cuma krisis air bersih, tapi warga terpaksa pakai sumur yang kualitasnya turun, sumber alternatif yang tidak teruji, dan menyimpan air terlalu lama di wadah yang tidak aman,” katanya.
Jika dibiarkan, kondisi tersebut dapat memicu lonjakan kasus dehidrasi, diare, penyakit kulit, gangguan ginjal, hingga penyakit berbasis lingkungan.
“Jangan menunggu puskesmas mencatat lonjakan penyakit baru dinyatakan kekeringan berdampak pada kesehatan. Pencegahan harus dimulai sejak akses air aman mulai berkurang,” tegasnya.
Untuk itu, Yahya mendorong Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah membangun sistem pengawasan kesehatan berbasis wilayah terdampak. Puskesmas, menurutnya, wajib memetakan desa mana yang kekurangan air, siapa kelompok rentan di dalamnya, dan memantau tren penyakit terkait air dan sanitasi.
Ia juga meminta distribusi bantuan air bersih dijamin keamanannya hingga titik konsumsi, bukan hanya di sumber atau truk tangki.
“Harus dipastikan kebersihan tandon dan titik pembagian. Kalau ada sumber air warga yang tidak layak, harus ada pasokan pengganti dan larangan penggunaan yang jelas. Faskes, sekolah, posyandu, dan tempat pengungsian harus dapat perlindungan pasokan khusus agar layanan tetap jalan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah diminta menyediakan wadah penyimpanan air yang aman bagi keluarga yang tidak mampu, serta menjadikan indikator kesehatan sebagai dasar untuk memperbesar respons darurat kekeringan.
“Air aman adalah pencegahan kesehatan paling mendasar. Jangan sampai ada warga jatuh sakit hanya karena terpaksa menggunakan air yang tidak layak. Pemerintah harus antisipasi agar kekeringan tidak menjadi krisis kesehatan,” pungkasnya.
