JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai pergantian posisi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara adalah hak prerogatif Presiden yang harus dihormati.
Menurutnya, pergantian tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat stabilitas fiskal dan mengembalikan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan transisi berjalan mulus. Kesinambungan kebijakan harus terjaga agar kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia semakin kuat,” ujar Amin di Jakarta, Senin (15/9/2026).
Amin menilai, Suahasil bukan sosok baru di Kemenkeu. Rekam jejaknya sebagai mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Wakil Menteri Keuangan menjadi modal besar untuk menjaga kesinambungan APBN.
Ia memahami betul proses penyusunan APBN, strategi pembiayaan defisit, hingga dinamika pasar keuangan.
Tantangan terbesar Menkeu baru, lanjut Amin, adalah menjaga confidence pasar. Investor, kata dia, butuh kepastian dan konsistensi arah kebijakan, mulai dari APBN, kebijakan perpajakan, pengelolaan utang, hingga koordinasi antara fiskal dan moneter.
“Pasar bisa menerima kebijakan apa pun, asal arahnya jelas, konsisten, dan bisa diprediksi. Komunikasi pemerintah harus terukur. Jangan sampai muncul sinyal yang berbeda-beda karena justru menambah risiko,” tegasnya.
Terkait respons positif pasar, seperti penguatan saham perbankan pasca-penunjukan Suahasil, Amin meminta publik melihat secara proporsional.
“Jangan hanya lihat satu-dua hari perdagangan. Stabilitas pasar itu dibangun dari konsistensi kebijakan jangka menengah dan panjang,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar APBN di bawah Suahasil tidak hanya sehat secara disiplin fiskal, tetapi juga produktif. Artinya, belanja negara harus memberikan dampak optimal bagi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat.
Di sisi penerimaan, Amin mendorong perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, perbaikan administrasi pajak, penguatan bea cukai, dan optimalisasi PNBP.
Soal pengelolaan aset negara, Amin menyoroti pentingnya transparansi hubungan antara APBN dan Danantara. Menurutnya, Danantara harus diposisikan sebagai instrumen peningkatan nilai aset dan investasi jangka panjang, bukan sekadar sumber pembiayaan.
“Tata kelola dan mekanisme kontribusinya kepada negara harus jelas. Yang kita jaga bukan hanya kesehatan APBN, tapi juga kepercayaan rakyat dan pasar,” pungkasnya.
