JAKARTA – Upaya mengoptimalkan penerimaan negara menjadi sorotan Komisi XI DPR RI. Wakil Ketua Komisi XI, Fauzi Amro, mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempercepat integrasi data lintas unit dan lintas kementerian.
Hal tersebut disampaikan Fauzi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama jajaran Direktorat Jenderal di lingkungan Kemenkeu, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurut politisi Fraksi Partai NasDem itu, integrasi basis data tidak boleh parsial. Seluruh pilar penerimaan harus terkoneksi dalam satu sistem, mulai dari data peramalan makroekonomi, perpajakan, kepabeanan, hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Integrasi data ini kuncinya untuk menutup celah. Jangan sampai ada ruang bagi wajib pajak atau pihak-pihak tertentu untuk menghindari kewajiban fiskal karena datanya tidak sinkron,” ujar Fauzi.
Ia menegaskan, integrasi sistem informasi harus diikuti dengan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral. Selama ini, menurutnya, pengelolaan penerimaan masih berpotensi berjalan sendiri-sendiri antar Ditjen.
Dengan sistem data yang terintegrasi dan terhubung, pemerintah akan memiliki potret utuh soal potensi penerimaan negara. Dampaknya, kebocoran fiskal bisa dideteksi lebih dini dan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efektif.
“Yang paling penting itu penguatan dan sinkronisasi lintas sektoral. Jadi kebijakan pajak, bea cukai, dan PNBP itu satu tarikan napas dalam satu basis data,” tegasnya.
Fauzi berharap langkah ini bukan sekadar perbaikan administratif. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak dan kenaikan penerimaan negara yang terukur.
“Optimalisasi penerimaan harus dilakukan dengan cara yang cerdas berbasis data, bukan dengan menambah beban baru kepada masyarakat,” pungkasnya.
