RIAU – BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Siti Aisyah, turun tangan dalam kasus hukum yang menjerat Indra, mantan Kepala Desa Sungai Raya, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.
Siti Aisyah menjadi penjamin dalam proses penangguhan penahanan Indra. Setelah permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, Indra kini diperbolehkan kembali berkumpul bersama keluarganya, dengan tetap mengikuti seluruh ketentuan hukum yang melekat pada status penangguhan tersebut.
Meski telah mendapatkan penangguhan penahanan, proses hukum terhadap Indra dipastikan tetap berjalan. Ia tetap berkewajiban bersikap kooperatif, memenuhi setiap ketentuan yang ditetapkan, serta menghadiri panggilan aparat penegak hukum apabila diperlukan dalam rangka penyelesaian perkara.
Langkah Siti Aisyah menjadi penjamin mendapat perhatian karena dilakukan di tengah proses hukum yang masih berlangsung. Namun, Siti Aisyah menegaskan bahwa keputusannya tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri, mengintervensi, ataupun memengaruhi kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara.
Menurutnya, penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, setiap warga negara juga memiliki hak-hak hukum yang wajib dihormati selama proses perkara berlangsung.
“Menjadi penjamin bukan berarti mengintervensi proses hukum. Penegakan hukum harus tetap berjalan secara profesional, objektif dan transparan. Pada saat yang sama, hak-hak setiap warga negara juga harus tetap mendapatkan perlindungan,” demikian garis besar sikap Siti Aisyah.
Tekankan Asas Praduga Tak Bersalah
Siti Aisyah juga mengingatkan seluruh pihak agar menghormati asas praduga tak bersalah. Menurutnya, seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, ia meminta agar perkara yang sedang dihadapi Indra tidak dijadikan ruang untuk menggiring opini maupun membuat kesimpulan yang mendahului proses hukum.
Menurut Siti Aisyah, proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara objektif sehingga seluruh fakta dan bukti dapat diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
“Jangan sampai opini publik justru mendahului proses dan keputusan hukum. Semua pihak harus menghormati proses yang sedang berjalan,” tegasnya.
Sikap tersebut, lanjutnya, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum sekaligus memastikan bahwa setiap perkara ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan tekanan opini atau kepentingan tertentu.
Indra Diminta Tetap Kooperatif
Dengan dikabulkannya penangguhan penahanan, Siti Aisyah juga mengingatkan Indra agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan tetap menunjukkan sikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.
Indra diminta memenuhi seluruh kewajiban yang menjadi bagian dari persyaratan penangguhan penahanan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan maupun tahapan hukum berikutnya.
Kehadiran Indra dalam setiap panggilan aparat penegak hukum juga menjadi hal penting yang harus dipenuhi. Penangguhan penahanan bukan berarti proses hukum dihentikan, melainkan hanya perubahan terhadap status penahanan selama perkara masih diproses sesuai ketentuan.
Siti Aisyah berharap Indra dapat mengikuti seluruh proses tersebut dengan tertib dan menghormati kewenangan aparat penegak hukum.
Minta Aparat Bekerja Profesional dan Transparan
Di sisi lain, Siti Aisyah mendorong aparat penegak hukum untuk tetap bekerja secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi Siti, proses penanganan perkara harus dilakukan secara proporsional dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kepastian hukum.
Ia menilai penegakan hukum yang baik bukan hanya menyangkut bagaimana sebuah perkara diproses, tetapi juga bagaimana hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum tetap dihormati.
“Yang terpenting adalah proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Aparat bekerja sesuai kewenangan, sementara hak setiap warga negara juga tetap dijamin,” ujarnya.
Masyarakat Diminta Tidak Sebarkan Informasi Belum Terverifikasi
Siti Aisyah juga mengimbau masyarakat dan seluruh pihak yang mengikuti perkembangan perkara tersebut agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial, sebuah informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya dapat dengan mudah berkembang menjadi opini publik yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat.
Karena itu, masyarakat diminta mengedepankan informasi resmi dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara sesuai prosedur.
Langkah tersebut dinilai penting agar proses hukum tidak terganggu oleh spekulasi maupun informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Komitmen terhadap Penegakan Hukum Berkeadilan
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi antara lain persoalan hukum, keamanan dan penegakan hukum, Siti Aisyah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya sistem penegakan hukum yang berkeadilan.
Lebih lanjut, Siti menjelaskan, hukum harus ditegakkan secara konsisten tanpa mengurangi independensi dan kewenangan aparat penegak hukum.
Dalam konteks perkara Indra, ia kembali menegaskan bahwa posisinya sebagai penjamin penangguhan penahanan tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk menghentikan atau memengaruhi proses hukum.
Sebaliknya, ia berharap proses hukum tetap berjalan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, profesionalitas dan keadilan.
“Setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati. Namun proses hukum juga harus tetap berjalan. Keduanya harus ditempatkan secara proporsional,” tegas Siti Aisyah.
Dengan demikian, penangguhan penahanan terhadap Indra tidak menghapus ataupun menghentikan proses perkara yang sedang berlangsung. Indra tetap harus mengikuti seluruh tahapan hukum dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan aparat penegak hukum.
Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat menghormati proses tersebut serta menunggu hasil pemeriksaan dan keputusan hukum yang nantinya akan menentukan perkara sesuai mekanisme yang berlaku.
Siti Aisyah menegaskan, prinsip utama yang harus dijaga bersama adalah hukum tetap berjalan, hak warga negara tetap dihormati, dan independensi aparat penegak hukum tidak boleh terganggu.
