MAKASSAR – BELA RAKYAT – Komitmen pemerintah membuka kesempatan bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027 mendapat perhatian dari akademisi dan pemerhati pendidikan Prof. Dr. H. Munawir Kamaluddin, MA., MH. Ia menilai komitmen tersebut patut diapresiasi, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang jelas agar tidak kembali menempatkan para guru dalam ketidakpastian.
Menurut Munawir Kamaluddin, bagi guru PPPK yang telah bertahun-tahun mengabdi, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut status administratif, tetapi juga kepastian masa depan dan penghargaan terhadap pengabdian.
“Para guru PPPK telah hadir ketika negara membutuhkan mereka. Mereka mengajar, mendidik, membimbing dan membentuk karakter anak-anak bangsa. Karena itu, setelah bertahun-tahun mengabdi, sangat wajar jika mereka berharap ada kepastian mengenai masa depan kariernya,” ujarnya.
Akademisi UIN Alauddin Makassar yang dikenal sebagai pakar Pendidikan Nilai dan Karakter itu mengatakan, perhatian terhadap guru PPPK menjadi semakin penting karena tugas mereka tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter generasi bangsa.
“Setiap hari guru berdiri di depan kelas untuk mengajarkan masa depan kepada anak-anak. Jangan sampai orang yang mengajarkan masa depan justru harus terus bertanya tentang masa depannya sendiri,” katanya.
Munawir yang juga aktif memimpin sejumlah organisasi dan beberapa pondok pesantren menilai komitmen pemerintah mengenai 2027 perlu diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret. Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan janji yang semakin panjang, tetapi membutuhkan arah yang semakin jelas.
“Kalau memang prosesnya harus bertahap, tidak masalah. Yang penting tahapannya jelas. Kalau ada persyaratan, jelaskan. Kalau ada keterbatasan anggaran, sampaikan secara terbuka. Kalau ada prioritas, tetapkan kriterianya secara objektif dan transparan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak harus menjanjikan seluruh PPPK otomatis menjadi PNS. Sebab, proses tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan, kebutuhan formasi, kompetensi dan mekanisme seleksi.
“Yang harus dihindari adalah munculnya persepsi bahwa 2027 hanya menjadi tahun baru dalam kalender penantian. Para guru boleh menunggu, tetapi mereka harus tahu apa yang ditunggu, bagaimana prosesnya dan kapan tahapannya,” ujar Munawir Kamaluddin.
Perhatian khusus, lanjutnya, juga perlu diberikan kepada guru PPPK yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Menurut Munawir, guru madrasah memiliki peran strategis karena selain memberikan pendidikan akademik, mereka juga menanamkan nilai keagamaan, akhlak dan kebangsaan.
“Guru di madrasah memiliki tugas yang sangat penting. Mereka membangun kecerdasan sekaligus karakter peserta didik. Karena itu, masa pengabdian, kompetensi, kinerja, integritas dan kebutuhan nyata madrasah perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan,” katanya.
Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Ekonomi Nusantara) tersebut juga menilai persoalan pendataan tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah, termasuk Kementerian Agama, perlu memastikan data guru PPPK benar-benar akurat agar tidak ada pengabdi yang kehilangan kesempatan hanya karena persoalan administrasi atau perbedaan informasi.
“Jangan sampai kebijakan sudah dibuat, tetapi informasi tidak sampai kepada guru. Jangan pula ada guru yang telah lama mengabdi tetapi tertinggal hanya karena persoalan pendataan. Pemerintah harus memastikan seluruh proses berlangsung terbuka dan dapat diakses,” ujarnya.
Munawir juga mengingatkan agar harapan para PPPK tidak dijadikan komoditas politik. Menurutnya, guru dan tenaga PPPK bukan sekadar angka yang diperhitungkan ketika momentum politik datang.
“Jangan jadikan pengabdian mereka sebagai bahan janji politik. Mereka bukan angka dalam pemilu. Mereka adalah manusia yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk negara. Karena itu, lebih baik pemerintah memberikan janji yang realistis tetapi benar-benar dilaksanakan daripada janji besar yang kembali melahirkan kekecewaan,” tegasnya.
Dari perspektif pendidikan nilai dan karakter, ia menilai penghargaan terhadap guru merupakan bagian dari pembangunan karakter bangsa itu sendiri. Negara yang ingin melahirkan generasi unggul, katanya, harus mampu memberikan perhatian kepada orang-orang yang berada di garis depan pendidikan.
“Guru bukan sekadar pegawai. Mereka adalah pembentuk manusia. Apa yang mereka tanamkan hari ini mungkin baru terlihat puluhan tahun kemudian. Karena itu, menghargai guru berarti menghargai masa depan bangsa,” katanya.
Meski demikian, Munawir mengingatkan para PPPK agar tetap realistis dan mempersiapkan diri menghadapi proses yang akan ditetapkan pemerintah. Kompetensi, kinerja, integritas dan profesionalisme harus terus dijaga.
“Kepada para guru PPPK, jangan kehilangan harapan. Jalan menuju kepastian itu mulai dibuka. Tetapi kesempatan harus diikuti kesiapan. Terus tingkatkan kompetensi, jaga integritas dan tunjukkan kinerja terbaik. Pengabdian yang baik harus berjalan bersama profesionalisme,” pesannya.
Ia berharap 2027 benar-benar menjadi momentum perubahan, bukan sekadar pergantian angka tahun.
“2027 seharusnya menjadi tahun ketika harapan memperoleh arah, komitmen memperoleh bentuk dan kebijakan memperoleh kepastian. Kalau pemerintah sudah menyampaikan komitmen, sekarang saatnya mempersiapkan dan melaksanakannya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu alergi terhadap aspirasi dan kritik dari para PPPK. Justru komunikasi yang terbuka diperlukan agar kebijakan dapat dipahami dan dijalankan dengan baik.
“PPPK tidak sedang meminta negara melanggar aturan. Mereka hanya berharap aturan dan kebijakan diterapkan secara adil, transparan dan manusiawi. Pemerintah memiliki keterbatasan, tetapi para pengabdi juga memiliki batas kesabaran,” katanya.
Munawir Kamaluddin berharap pemerintah dan Kementerian Agama segera menyiapkan peta jalan yang mudah dipahami, mulai dari pendataan, persyaratan, kebutuhan formasi, mekanisme seleksi hingga jadwal pelaksanaan.
“Jangan biarkan mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi kembali hidup dari janji ke janji. Jika prosesnya bertahap, jelaskan tahapannya. Jika ada persyaratan, jelaskan kriterianya. Jika ada keterbatasan, sampaikan dengan jujur. Yang paling penting, berikan alasan kepada mereka untuk tetap percaya,” tuturnya.
Ia menegaskan, perjuangan guru PPPK tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan status kepegawaian.
“Di balik seorang guru PPPK ada keluarga, ada anak-anak yang harus dibesarkan, ada masa depan yang harus direncanakan. Karena itu, kepastian bukan kemewahan. Kepastian adalah bentuk penghargaan terhadap pengabdian,” ujarnya.
Munawir berharap seluruh pihak ikut mengawal komitmen pemerintah tersebut secara konstruktif. Para PPPK, katanya, perlu menyampaikan aspirasi secara bermartabat, sementara pemerintah diharapkan membuka ruang dialog dan memberikan informasi yang jelas.
“Jangan kita kawal 2027 dengan kecurigaan, tetapi dengan perhatian. Jangan dengan tekanan yang berlebihan, tetapi dengan aspirasi yang rasional. Yang kita inginkan bukan perlakuan istimewa, melainkan kebijakan yang adil,” katanya.
Ia kembali mengingatkan pemerintah agar 2027 tidak berubah menjadi sekadar janji baru.
“Pengabdian sudah mereka buktikan. Sekarang saatnya pemerintah membuktikan komitmennya. Jangan biarkan 2027 hanya menjadi tahun baru dalam kalender penantian. Jadikan 2027 sebagai momentum membuka jalan yang lebih terang bagi masa depan para guru PPPK,” pungkas Munawir.
