JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, meminta calon pimpinan Bank Indonesia (BI) untuk memiliki strategi konkret dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Hal itu disampaikan Amin dalam PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
Amin menjelaskan, Komisi XI saat ini tengah menyoroti visi-misi para calon Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Fokus utamanya adalah keselarasan kebijakan moneter BI dengan target pertumbuhan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang kami cari itu bukan hanya janji angka 8 persen. Tapi bagaimana Gubernur dan para Deputi Gubernur BI punya ramuan kebijakan yang membuat 8 persen itu tercapai secara berkualitas,” ujar Legislator Dapil Jawa Timur IV tersebut.
Menurutnya, pertumbuhan berkualitas berarti harus berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, dan pemerataan kesejahteraan.
Soroti Ketimpangan Kredit UMKM
Isu kedua yang ditekankan Amin adalah keberpihakan terhadap UMKM. Ia menilai ada ironi besar dalam struktur ekonomi nasional.
Di satu sisi, UMKM menjadi tulang punggung dengan menyerap 97 persen tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60 persen PDB. Namun di sisi lain, porsi kredit perbankan untuk sektor ini tak sampai 20 persen.
“Ini disparitas yang harus dijawab Bank Indonesia. Apa kebijakan strategisnya untuk mengurangi kesenjangan ini,” tegasnya.
Amin menambahkan, kebijakan BI ke depan jangan hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi kualitas. Ia tidak ingin Indonesia terus membanggakan jumlah UMKM yang mencapai 64 juta.
“Justru jumlah itu harusnya berkurang karena UMKM-nya naik kelas menjadi pengusaha menengah dan besar,” katanya.
Ekonomi Syariah Jangan Sekadar Slogan
Selain UMKM, Amin juga mendesak calon pimpinan BI untuk serius menggarap potensi ekonomi syariah. Dengan mayoritas penduduk muslim, ia menilai perbankan syariah seharusnya tidak hanya menjadi pelengkap.
“Jangan sampai ekonomi syariah itu hanya menjadi slogan. Market share perbankan syariah kita masih kecil, padahal potensinya sangat besar,” ungkapnya.
Ia berharap kepemimpinan baru BI mampu mendorong peningkatan pembiayaan syariah dan aktivitas bisnis halal secara signifikan.
Amin menegaskan, tiga poin tersebut – pertumbuhan berkualitas 8 persen, keberpihakan pada UMKM naik kelas, dan penguatan ekonomi syariah – menjadi catatan penting Komisi XI. BI tidak hanya dituntut menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, tetapi juga memperluas manfaat pertumbuhan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
