PEKANBARU – BELA RAKYAT – Kinerja produksi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menjadi sorotan Komisi XII DPR RI. Anggota Komisi XII, Junaidi Auly meminta manajemen PHR bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan hambatan produksi di lapangan agar target lifting nasional tetap terjaga.
Hal itu disampaikan Junaidi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Wilayah Kerja Rokan di Pekanbaru, Riau, Jumat (21/8/2026).
Junaidi mengungkapkan, berdasarkan data yang dipaparkan PHR, realisasi produksi minyak hingga Juli 2026 masih di angka 133,6 ribu barel per hari (bph). Sementara outlook hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai 140,8 ribu bph.
“Capaian ini harus dijaga. Jangan sampai ada gangguan di lapangan yang dibiarkan berlarut-larut dan akhirnya menggerus produksi,” kata Junaidi.
Menurut legislator tersebut, ada dua kunci yang harus dievaluasi PHR. Pertama, kesiapan teknologi untuk mengoptimalkan sumur-sumur eksisting. Kedua, kecepatan respons tim di lapangan ketika terjadi kendala teknis.
Ia secara khusus menyoroti potensi sumur-sumur tua di Blok Rokan. Jika secara geologi masih memiliki cadangan, PHR didorong melakukan terobosan teknologi agar decline rate bisa ditekan.
“Sumur tua bukan berarti habis. Kalau depositnya masih ada, harus ada langkah konkret untuk upgrade teknologinya supaya produksi tidak terus turun,” ujarnya.
Selain aspek teknis, Junaidi juga menyinggung tantangan non-teknis seperti perizinan lahan dan sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah yang kerap menghambat pembukaan sumber baru.
Ia menilai momentum revisi Undang-Undang Migas harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran negara dan menyelaraskan kepentingan pusat-daerah, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
“RUU Migas yang sedang kita bahas ini harus jadi solusi. Memangkas birokrasi yang menghambat, tapi juga memastikan pengelolaan migas benar-benar untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Junaidi.
Komisi XII DPR RI, lanjut dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar tata kelola migas nasional semakin efektif dan target lifting bisa tercapai.
