JAKARTA – BELA RAKYAT – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan semakin mengkhawatirkan. Kabut asap tebal tidak hanya memperburuk kualitas udara, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas masyarakat, pendidikan, transportasi, kesehatan, hingga perekonomian.
Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional. Menurutnya, skala dampak yang ditimbulkan sudah jauh melampaui persoalan kebakaran biasa dan membutuhkan penanganan luar biasa secara terkoordinasi.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” ujar Daniel dalam keterangan persnya, Jumat (21/8/2026).
Daniel menilai pemerintah tidak cukup hanya memantau perkembangan titik panas atau hotspot. Data tersebut, kata dia, harus segera menjadi dasar pengerahan personel dan peralatan ke lokasi yang memiliki tingkat risiko tinggi.
Berdasarkan data yang disampaikan BNPB, Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan sebaran hotspot tertinggi, yakni mencapai 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat tercatat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, sedangkan Kalimantan Utara terdapat tiga titik.
Daniel meminta setiap titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi segera diverifikasi di lapangan agar proses pemadaman tidak terlambat.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.
Menurut Daniel, dampak karhutla saat ini sudah dirasakan langsung masyarakat. Kabut asap dilaporkan menyebabkan jarak pandang di sejumlah lokasi turun drastis, bahkan sangat terbatas. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan sekaligus mengganggu operasional transportasi udara.
Aktivitas pendidikan juga ikut terdampak. Sejumlah sekolah di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak harus diliburkan karena kondisi udara yang dinilai tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar mengajar secara normal.
Daniel menilai persoalan tersebut menunjukkan bahwa karhutla tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan sektoral. Dampaknya telah merambah berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Selain mengancam kesehatan melalui peningkatan risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), kebakaran juga merusak ekosistem dan habitat satwa. Bahkan, asap karhutla berpotensi menimbulkan dampak lintas batas hingga negara tetangga.
Karena itu, Daniel meminta pemerintah memperkuat operasi pemadaman secara besar-besaran. Ia mendorong optimalisasi water bombing sekaligus pengerahan tim darat gabungan yang melibatkan Manggala Agni, BPBD, TNI dan Polri.
Fokus penanganan, menurut dia, harus diarahkan terutama ke titik api di kawasan gambut yang memiliki risiko tinggi meluas dan mendekati kawasan strategis, termasuk bandara.
Di sisi lain, Daniel juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca. Koordinasi antara BNPB, BMKG dan BRIN dinilai perlu diperkuat agar peluang terbentuknya hujan dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pemadaman.
“Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” katanya.
Politikus asal Kalimantan Barat itu juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutla. Sebab, karhutla merupakan persoalan yang berulang setiap tahun sehingga semestinya dapat diantisipasi melalui mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih matang.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan Pemerintah karena Karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” ujarnya.
Daniel mengapresiasi keterlibatan masyarakat yang secara sukarela ikut memadamkan kebakaran. Ia menyoroti aksi warga di berbagai daerah, termasuk kelompok perempuan yang ikut turun langsung membantu penanganan karhutla.
Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan keselamatan ketika membantu pemadaman. Peralatan pemadam dan perlindungan diri harus menjadi prioritas karena kondisi kebakaran lahan dapat berubah dengan cepat dan membahayakan.
“Tetap prioritaskan keselamatan diri. Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas,” pesannya.
Tidak kalah penting, Daniel meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas penyebab kebakaran. Menurutnya, pihak yang sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai sehingga menyebabkan karhutla harus mendapatkan sanksi tegas sesuai ketentuan hukum.
Ia juga mengingatkan agar kemarahan masyarakat terhadap aksi pembakaran tidak berkembang menjadi tindakan di luar hukum.
“Jangan sampai masyarakat yang turun dan menggunakan hukum adat maupun hukum sosial karena terlalu kesal dengan aksi-aksi pembakaran lahan,” kata Daniel.
Selain persoalan pengerahan personel dan peralatan, Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran yang telah dialokasikan untuk operasional pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Ia menyebut terdapat anggaran sebesar Rp290.901.300.000 yang dibutuhkan untuk mendukung operasional penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Daniel, pencairan anggaran tersebut penting agar petugas di lapangan tidak menghadapi keterbatasan sumber daya ketika kebakaran semakin meluas.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” pungkasnya.
