JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, menyoroti sejumlah arah kebijakan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan Hamka menyusul pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Sebagai anggota Banggar DPR RI sekaligus anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I, Hamka menilai RAPBN 2027 memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen utama pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Postur RAPBN 2027
Hamka menjelaskan, pemerintah menargetkan pendapatan negara pada 2027 sebesar Rp3.426 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan target pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun, naik dibandingkan alokasi belanja negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Adapun pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun, lebih rendah dibandingkan pembiayaan pada 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun.
Menurut Hamka, struktur tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan, penguatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan secara hati-hati.
Ia menilai kebijakan fiskal 2027 harus diarahkan pada optimalisasi pendapatan negara, efisiensi dan produktivitas belanja, serta pemanfaatan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkelanjutan.
Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Salah satu perhatian utama Hamka adalah target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada 2027.
Bagi Hamka, target tersebut cukup tinggi sehingga membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang kuat dan terukur. APBN, kata dia, tidak boleh hanya menjadi instrumen administratif untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tetapi harus mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi nasional.
“Target ini cukup tinggi sehingga APBN harus benar-benar menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan,” kata Hamka.
Ia menekankan pentingnya memastikan belanja pemerintah memberikan dampak ekonomi yang luas. Anggaran harus diarahkan pada program-program yang memiliki multiplier effect, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan negara mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru.
Investasi, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat menjadi sektor yang dinilai penting untuk menopang pencapaian target tersebut.
Delapan Prioritas Nasional
Hamka juga mencermati delapan klaster program prioritas nasional yang menjadi arah utama RAPBN 2027.
Kedelapan prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Tak hanya itu Hamka menjelaskan, delapan prioritas tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.
Kedaulatan pangan, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga menyangkut kesejahteraan petani, stabilitas harga, distribusi, infrastruktur, hingga ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan.
Begitu pula dengan kemandirian energi yang menurutnya harus didorong melalui kebijakan yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.
Infrastruktur Harus Berdampak Langsung ke Masyarakat
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Hamka memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur.
Ia menilai pembangunan infrastruktur harus benar-benar dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat dan penguatan konektivitas ekonomi.
Infrastruktur jalan, jembatan, transportasi, perumahan, sumber daya air hingga infrastruktur pendukung kawasan produksi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur, lanjutnya, juga harus mampu membuka akses ekonomi baru, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menurunkan biaya logistik.
Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian proyek fisik, tetapi menghasilkan dampak ekonomi jangka panjang.
Penguatan LKPP dan Kualitas Pengadaan Pemerintah
Selain membahas postur anggaran dan target pertumbuhan, Hamka juga menyoroti pentingnya penguatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurutnya, besarnya anggaran negara harus diikuti dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang semakin transparan, efisien, akuntabel, dan mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Penguatan LKPP menjadi penting karena pengadaan pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam memastikan belanja negara benar-benar menghasilkan value for money.
Hamka berpandangan, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai pemotongan belanja. Efisiensi harus diterjemahkan sebagai kemampuan pemerintah mendapatkan hasil terbaik dengan sumber daya yang tersedia.
Karena itu, proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pengawasan program harus diperkuat secara menyeluruh.
Jangan Sampai Anggaran Besar, Dampaknya Kecil
Hamka mengingatkan bahwa peningkatan belanja negara harus diikuti peningkatan kualitas output dan outcome.
Ia menilai tantangan utama RAPBN 2027 bukan hanya bagaimana pemerintah membelanjakan anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat.
Program yang tidak memberikan dampak signifikan perlu dievaluasi. Sebaliknya, program yang terbukti efektif dan memiliki manfaat luas harus mendapatkan dukungan anggaran yang memadai.
“Jangan sampai anggarannya besar, tetapi dampaknya kecil. Yang harus kita lihat adalah manfaat akhirnya bagi rakyat,” demikian substansi perhatian Hamka terhadap kualitas belanja negara.
Dorong Pertumbuhan yang Inklusif
Hamka juga menekankan agar target pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan makro, tetapi juga dirasakan masyarakat di berbagai lapisan.
Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat usaha mikro, kecil dan menengah, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Dalam konteks tersebut, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa menjadi salah satu sektor penting.
Menurutnya, pembangunan nasional harus memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi, bukan hanya sebagai penerima manfaat.
RAPBN 2027 Harus Menjawab Tantangan Ekonomi
Hamka menilai penyusunan RAPBN 2027 berlangsung dalam situasi ekonomi yang membutuhkan kewaspadaan.
Karena itu, kebijakan fiskal harus tetap menjaga stabilitas sekaligus memberikan ruang yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap sektor-sektor strategis.
Pemerintah dan DPR, kata dia, memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki dasar yang kuat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pembahasan RAPBN 2027 di DPR nantinya diharapkan tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam postur anggaran, tetapi juga melihat efektivitas program, kualitas belanja, manfaat pembangunan, serta kemampuan APBN menjawab kebutuhan masyarakat.
DPR Kawal Agar APBN Berpihak kepada Rakyat
Sebagai anggota Banggar DPR RI, Hamka menegaskan bahwa parlemen memiliki fungsi penting dalam mengawal penyusunan dan pelaksanaan anggaran negara.
Pengawasan diperlukan agar setiap program prioritas pemerintah berjalan sesuai sasaran dan tidak terjadi pemborosan anggaran.
Menurutnya, DPR akan mencermati berbagai asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan, belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, pembiayaan, hingga program prioritas nasional.
Semua itu menjadi bagian penting dalam memastikan APBN 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan nasional.
Dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen, peningkatan pendapatan negara, belanja yang mencapai lebih dari Rp4.000 triliun, serta sejumlah agenda strategis pemerintah, Hamka menilai RAPBN 2027 harus disusun dengan prinsip kehati-hatian sekaligus keberanian untuk mendorong transformasi ekonomi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBN bukan hanya seberapa besar anggaran yang disiapkan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat.
Hamka menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penurunan kemiskinan harus berjalan beriringan.
Dengan demikian, RAPBN 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen fiskal yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
