JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai wacana Pilkada tanpa wakil kepala daerah harus dikaji komprehensif.
Menurutnya, akar masalah disharmoni kepala daerah dan wakil bukan pada ada tidaknya jabatan wakil, melainkan pada kedewasaan politik.
“Usul ini sebenarnya bagus, tapi akarnya ada pada kedewasaan berpolitik. Kehadiran wakil kan sebenarnya agar bisa berbagi tugas,” kata Mardani, Kamis (13/8/2026).
Politisi PKS Dapil DKI Jakarta I itu mengatakan mandat Pilkada adalah untuk melayani masyarakat, bukan ajang perebutan kekuasaan. Jika orientasinya hanya kekuasaan jangka pendek, konflik pasti terjadi.
Ia menilai pasangan kepala daerah adalah produk koalisi yang dibentuk atas pertimbangan social capital, political capital, dan economic capital – mulai dari syarat pencalonan, hitungan elektoral, hingga representasi partai. Karena itu konflik perlu dilihat sejak proses pencalonan.
Mardani mengusulkan, daripada menghapus jabatan wakil, lebih baik desain ulang hubungan kerja. Pembagian tugas harus jelas sejak awal, wakil punya portofolio terukur, tapi kepala daerah tetap pemegang otoritas akhir agar tidak ada dua pusat komando.
Ia mengingatkan, penghapusan wakil juga berisiko menimbulkan konsentrasi kekuasaan dan mengganggu kesinambungan kepemimpinan.
“Pilkada tidak boleh diperlakukan sebagai pintu masuk menuju kontestasi berikutnya. Setelah dilantik, orientasinya berubah dari memenangkan kekuasaan menjadi menjalankan pemerintahan,” tegasnya.
Wacana Pilkada tanpa wakil sebelumnya dilontarkan Anggota Komisi II Fraksi PKB, Muhammad Khozin, yang menyoroti fenomena pecah kongsi kepala daerah dan wakil di tengah masa jabatan.
