JAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Sekretaris Golkar DKI Jakarta Basri Baco menegaskan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Menurut Basri, penguatan PAD menjadi kunci agar berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Basri Baco di sela-sela rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Senin (3/8/2026) kemarin. Ia menjelaskan, kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih efektif sekaligus mendorong peningkatan penerimaan daerah.
“Harapan kami tentu ada peningkatan PAD, karena masih banyak program prioritas yang membutuhkan dukungan pembiayaan,” ujar Basri.
Politikus Partai Golkar yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta itu menyebut sejumlah sektor strategis harus tetap menjadi prioritas, mulai dari penanggulangan banjir, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sampah.
Menurut Basri, kebijakan pengelolaan sampah yang mulai diterapkan sejak 1 Agustus 2026 membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Selain biaya operasional, pemerintah juga harus menyiapkan sarana dan prasarana, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat agar program tersebut berjalan efektif.
“Semua itu membutuhkan anggaran. Karena itu sumber pembiayaannya harus ditopang dengan peningkatan PAD,” katanya.
Selain menyoroti penguatan PAD, Basri juga mengusulkan evaluasi terhadap kebijakan insentif bagi kendaraan listrik di Jakarta. Ia menilai para pemilik kendaraan listrik telah memperoleh berbagai keuntungan, seperti biaya operasional yang lebih murah serta pembebasan dari aturan ganjil-genap.
Karena itu, ia berpandangan bahwa kebijakan pajak kendaraan listrik perlu dikaji kembali agar tetap mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Kalau tarif pajaknya terlalu rendah, menurut saya kurang adil. Padahal kita masih membutuhkan anggaran besar untuk membangun sekolah, mengatasi banjir, membangun puskesmas, dan berbagai program pembangunan lainnya,” tegasnya.
Basri menambahkan, kebijakan perpajakan yang berkeadilan akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menilai masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik sudah sewajarnya memberikan kontribusi lebih besar melalui pembayaran pajak demi mendukung pemerataan pembangunan.
“Yang memiliki mobil tentu secara ekonomi lebih mampu. Tidak ada salahnya ikut membantu masyarakat yang kurang mampu melalui pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya,” pungkas Basri Baco.
Dengan meningkatnya PAD, DPRD DKI Jakarta berharap APBD Perubahan 2026 dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam mendukung pembangunan kota, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat realisasi berbagai program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
