JAKARTA – BELA RAKYAT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus memperkuat pengawasan partisipatif dengan mengajak kalangan mahasiswa menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital. Langkah ini dinilai penting untuk membangun ruang publik yang sehat sekaligus melindungi masyarakat dari maraknya hoaks, disinformasi, dan manipulasi informasi yang berpotensi merusak proses demokrasi.
Melalui program Bawaslu Campus Connect, mahasiswa didorong tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tetapi juga berperan sebagai agen literasi digital, pemeriksa fakta (fact-checker), peneliti kepemiluan, hingga pengawas partisipatif yang aktif mengawal jalannya demokrasi.
Anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan generasi muda memiliki posisi strategis karena sangat dekat dengan perkembangan teknologi digital. Menurutnya, kemampuan tersebut harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat demokrasi.
“Melalui program Bawaslu Campus Connect, kami mengajak mahasiswa bukan sekadar menjadi pengguna media sosial, tetapi menjadi agen literasi digital dan pengawas partisipatif,” ujar Puadi saat menjadi pembicara dalam kegiatan Bawaslu Campus Connect di Universitas Nasional (UNAS), Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Ia menegaskan, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Mahasiswa memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi melalui edukasi publik, pengecekan fakta, penelitian kepemiluan, pengembangan inovasi teknologi, hingga melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di ruang digital.
Bagi Bawaslu, perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Kampus dinilai menjadi pusat pengembangan literasi digital, laboratorium inovasi pengawasan pemilu, sekaligus tempat mencetak warga negara yang kritis, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Melalui kolaborasi tersebut, Bawaslu berharap semakin banyak mahasiswa yang terlibat dalam pengawasan partisipatif sehingga masyarakat memiliki benteng yang lebih kuat menghadapi penyebaran informasi palsu yang dapat memecah belah bangsa.
Puadi juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak akan otomatis menghasilkan demokrasi yang berkualitas apabila tidak disertai etika, transparansi, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Mahasiswa bukan hanya pengguna teknologi digital, tetapi juga agen perubahan, agen literasi digital, pengawas partisipatif, sekaligus calon pemimpin bangsa,” tegasnya.
Bawaslu menilai, keterlibatan generasi muda dalam pengawasan demokrasi menjadi salah satu investasi penting untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang baik, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pelopor dalam melawan hoaks, menjaga ruang digital tetap sehat, serta mengawal demokrasi yang berpihak pada kepentingan rakyat.
