Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengapresiasi langkah tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, yang memberhentikan 261 pegawai non-ASN bermasalah karena melanggar aturan dan tidak disiplin. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah berani yang menunjukkan komitmen kuat untuk membenahi organisasi sejak dari dalam.
“Keputusan ini merupakan sinyal positif bahwa BGN sedang bergerak ke arah reformasi kelembagaan yang lebih serius. Ketegasan terhadap pelanggaran disiplin merupakan fondasi penting untuk membangun institusi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Iwan Setiawan di Jakarta, Senin (27/72026).
Menurut Iwan, sebagai lembaga yang mengemban program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN memang membutuhkan pembenahan secara menyeluruh. Karena itu, langkah bersih-bersih internal yang dilakukan Sudaryono patut diapresiasi sebagai awal dari proses perbaikan yang lebih besar.
Namun demikian, IPR mengingatkan bahwa reformasi BGN tidak boleh berhenti pada pemberhentian pegawai yang bermasalah. Pembenahan harus menyentuh persoalan-persoalan yang lebih mendasar agar BGN menjadi institusi yang semakin efektif dan akuntabel.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan hanya penegakan disiplin terhadap individu, tetapi juga reformasi sistem. Tata kelola organisasi harus diperkuat, sistem kerja perlu disempurnakan, mekanisme pengawasan harus diperketat, dan tata kelola anggaran maupun pelaksanaan program harus semakin transparan dan akuntabel. Dengan demikian, berbagai persoalan yang pernah muncul tidak terulang kembali,” tegasnya.
IPR menilai Sudaryono memiliki kapasitas dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin proses transformasi tersebut. Sebagai figur yang dikenal memiliki pengalaman manajerial serta kedekatan dengan agenda strategis Presiden Prabowo Subianto, Sudaryono diyakini mampu mempercepat konsolidasi internal BGN sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
“Kehadiran Sudaryono membawa optimisme baru. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi dalam melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir. Apabila reformasi kelembagaan ini berjalan secara berkelanjutan, kami optimistis implementasi Program Makan Bergizi Gratis akan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia,” kata Iwan.
IPR juga berharap seluruh jajaran BGN mendukung langkah reformasi yang dilakukan Kepala BGN. Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, keberhasilan program tersebut harus ditopang oleh institusi yang profesional, berintegritas, dan memiliki tata kelola yang baik.
“Keberanian Sudaryono mengambil langkah tegas sejak awal masa kepemimpinannya menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran disiplin dan budaya kerja yang tidak profesional di BGN. Ini menjadi modal penting untuk membangun lembaga yang semakin kredibel sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia,” tutup Iwan Setiawan.
