JAKARTA: BELA RAKYAT – Rencana pemerintah untuk kembali menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai program tersebut merupakan salah satu kebijakan strategis yang dapat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, melainkan benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Iwan, MBG bukan sekadar program pemberian makanan kepada peserta didik, tetapi merupakan investasi negara dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaan harus dirancang secara matang dengan mengedepankan aspek kualitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan.
“Menurut saya, yang paling penting ketika pemerintah kembali menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah memastikan bahwa orientasi utamanya tetap pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran atau pencapaian administratif. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, serta memperkuat daya saing generasi Indonesia di masa depan,” ujar Iwan Setiawan.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi di lapangan. Pemerintah, kata dia, perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar agar tujuan utama program benar-benar tercapai.
Iwan menekankan bahwa kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, makanan yang diberikan kepada peserta didik harus dipastikan aman dikonsumsi, memiliki kandungan gizi yang sesuai, serta diproduksi melalui proses yang memenuhi standar kesehatan.
“Karena itu, ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pertama, kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penyajian di sekolah harus memenuhi standar keamanan pangan yang ketat agar tidak menimbulkan kasus keracunan atau persoalan kesehatan lainnya,” katanya.
Selain aspek keamanan pangan, Iwan juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola program. Mengingat MBG merupakan program berskala nasional dengan anggaran yang sangat besar, ia menilai sistem pengawasan harus dibangun secara transparan dan berbasis data.
“Program dengan cakupan nasional dan anggaran yang sangat besar memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengawas, sekolah, serta partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Iwan menjelaskan, keterlibatan banyak pihak dalam pengawasan akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Lebih lanjut, Iwan menilai koordinasi lintas sektor menjadi faktor yang tidak kalah penting. Ia mengingatkan bahwa MBG melibatkan banyak institusi sehingga sinkronisasi kebijakan harus berjalan secara efektif.
“Ketiga, sinkronisasi antarlembaga harus berjalan efektif. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada koordinasi antara Badan Gizi Nasional, kementerian terkait, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan pelaku UMKM sebagai bagian dari rantai pasok. Tanpa koordinasi yang baik, potensi keterlambatan distribusi maupun ketimpangan pelaksanaan di daerah akan sulit dihindari,” jelasnya.
Ia mengatakan, koordinasi yang kuat juga akan membantu pemerintah menjaga pemerataan pelaksanaan program, termasuk di daerah terpencil yang selama ini kerap menghadapi tantangan logistik.
Di sisi lain, Iwan menilai MBG seharusnya tidak hanya memberikan manfaat di bidang kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
Baginya, pemerintah perlu memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal dengan melibatkan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di setiap daerah.
“Keempat, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi program ini juga dirasakan masyarakat. Sebisa mungkin bahan pangan dipasok dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal sehingga MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tuturnya.
Iwan menilai pendekatan tersebut akan menciptakan efek berganda (multiplier effect), di mana anggaran negara yang dialokasikan untuk MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi peserta didik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat rantai pasok pangan nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa indikator keberhasilan MBG tidak boleh hanya didasarkan pada jumlah penerima manfaat atau banyaknya porsi makanan yang disalurkan setiap hari. Yang lebih penting adalah dampak jangka panjang terhadap kualitas kehidupan masyarakat.
“Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi dari dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal. Jika aspek-aspek tersebut mampu dijaga secara konsisten, MBG berpotensi menjadi salah satu legacy pembangunan manusia yang paling strategis pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Iwan Setiawan.
Lebih lanjut, Iwan menilai, dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas dan dukungan anggaran negara yang besar, Program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi menjadi salah satu kebijakan sosial paling berpengaruh dalam sejarah pembangunan Indonesia. Namun, keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada konsistensi pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan, transparansi tata kelola, serta kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor demi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.
