JAKARTA – BELA RAKYAT – Peristiwa meninggalnya seorang pria yang diduga melakukan pencurian ayam setelah menjadi korban amuk massa di Bali kembali memantik perhatian publik. Kasus yang viral tersebut bukan hanya menyoroti persoalan tindak pidana, tetapi juga menjadi alarm serius mengenai masih maraknya praktik main hakim sendiri yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Menurutnya, tindakan kekerasan yang dilakukan massa tidak dapat dibenarkan dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
Ia menegaskan, setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan emosional masyarakat.
“Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap warga negara harus menghormati proses hukum yang berlaku. Jangan pernah mengambil tindakan menghakimi sendiri. Apabila menemukan dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada kepolisian atau aparat yang berwenang agar diproses sesuai ketentuan hukum,” ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Tragedi yang Menjadi Sorotan Nasional
Kasus dugaan pencurian ayam yang berujung pada kematian korban memperlihatkan bagaimana sebuah dugaan tindak pidana justru berkembang menjadi tragedi kemanusiaan.
Dalam pandangan Sari Yuliati, hilangnya nyawa seseorang akibat tindakan massa merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan. Ia menilai penyelesaian persoalan hukum melalui kekerasan hanya akan melahirkan persoalan hukum baru.
Menurutnya, rasa keadilan masyarakat tidak boleh diwujudkan dengan tindakan main hakim sendiri. Sebaliknya, seluruh proses harus diserahkan kepada aparat penegak hukum agar berjalan secara profesional dan sesuai aturan.
“Tindakan massa yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan harus menjadi pembelajaran bersama.”
DPR Minta Kepolisian Mengusut Tuntas
Selain mengingatkan masyarakat, Sari Yuliati juga memberikan perhatian terhadap proses penegakan hukum setelah kejadian tersebut.
Ia meminta Kepolisian mengusut kasus itu secara objektif, profesional, dan transparan. Menurutnya, setiap pihak yang terbukti melakukan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Literasi Hukum Dinilai Masih Perlu Diperkuat
Dalam keterangannya, politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi hukum di tengah masyarakat.
Ia mendorong kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kepolisian Republik Indonesia untuk memperluas edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Baginya, pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan main hakim sendiri harus terus disosialisasikan melalui berbagai jalur, mulai dari lingkungan pendidikan hingga tokoh masyarakat dan media massa.
“Literasi hukum masyarakat harus terus ditingkatkan. Edukasi mengenai bahaya tindakan main hakim sendiri perlu dilakukan secara luas melalui sekolah, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga media massa. Masyarakat harus memahami bahwa tindakan menghakimi sendiri dapat berakibat fatal, baik bagi korban maupun bagi pelakunya yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.”
Penegakan Hukum Harus Tetap Berada di Tangan Negara
Sari Yuliati yang juga merupakan mantan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI menilai peristiwa di Bali harus menjadi momentum memperkuat kesadaran hukum masyarakat.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri ketika menghadapi dugaan tindak pidana serta mempercayakan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat yang memiliki kewenangan.
Ia menjelaskan, menjaga keamanan lingkungan memang merupakan tanggung jawab bersama. Namun, pelaksanaan penegakan hukum tidak boleh diambil alih oleh masyarakat.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menahan diri dari tindakan emosional, serta memercayakan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Menjaga keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama, tetapi penegakan hukum harus tetap berada di tangan institusi yang diberi kewenangan oleh negara.”
Menjadi Pembelajaran Bersama
Kasus dugaan pencurian ayam yang berujung maut menjadi pengingat bahwa tindakan spontan yang dipicu emosi dapat menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada dugaan tindak pidana awal.
Melalui pernyataannya, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan bahwa penyelesaian setiap persoalan hukum harus mengedepankan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepercayaan kepada aparat penegak hukum.
Pesan tersebut sekaligus menjadi ajakan agar masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian hukum yang sah, menghindari tindakan kekerasan, serta menjadikan peristiwa di Bali sebagai pelajaran penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
