LABUAN BAJO – BELA RAKYAT – Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan DKI Jakarta mulai mendapat perhatian serius dari DPR RI. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah strategi pemerintah dalam menyiapkan sarana olahraga, yakni dengan memprioritaskan renovasi venue yang sudah ada dibandingkan membangun fasilitas baru.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw yang menilai langkah tersebut lebih realistis, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan pemanfaatan aset negara setelah ajang olahraga nasional berakhir.
Pernyataan itu disampaikan Roberth saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (23/7/2026), dalam rangka meninjau kesiapan infrastruktur pendukung PON 2028.
Renovasi Venue Dinilai Lebih Efektif
Dalam keterangannya, Roberth menegaskan bahwa pengalaman penyelenggaraan PON di berbagai daerah menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar tidak kembali membangun fasilitas olahraga yang akhirnya sulit dimanfaatkan setelah pesta olahraga usai.
Menurutnya, banyak venue baru yang dibangun dengan biaya besar justru menghadapi persoalan pemeliharaan karena pemerintah daerah tidak mampu menanggung biaya operasional maupun perawatannya.
“Kalau kita bangun venue baru, pengalaman PON di daerah-daerah sebelumnya menunjukkan banyak yang akhirnya tidak sanggup dirawat. Setelah PON selesai, fasilitas itu terbengkalai. Karena itu, venue yang sudah ada lebih baik direnovasi agar memenuhi standar,” ujar Roberth Rouw.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kebijakan renovasi bukan sekadar penghematan anggaran, tetapi juga merupakan upaya menjaga keberlangsungan fungsi fasilitas olahraga agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pemerintah Tidak Merencanakan Pembangunan Venue Baru di NTT
Berdasarkan paparan yang diterima Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa persiapan PON 2028 di NTT tidak akan berfokus pada pembangunan venue olahraga baru.
Sebaliknya, fasilitas olahraga yang telah tersedia akan ditingkatkan kualitasnya melalui proses renovasi sehingga memenuhi standar penyelenggaraan kompetisi nasional.
Sementara itu, cabang olahraga yang belum dapat difasilitasi di NTT akan menggunakan venue yang telah tersedia di DKI Jakarta.
Kebijakan ini dinilai sebagai strategi yang mampu menekan biaya pembangunan sekaligus memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah dimiliki negara.
Komisi V DPR RI Soroti Efektivitas Penggunaan Anggaran Negara
Sebagai pimpinan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, Roberth menilai bahwa setiap pembangunan harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Papua Pegunungan tersebut, penggunaan anggaran negara harus diarahkan pada proyek yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Ia menilai renovasi venue eksisting merupakan pilihan strategis karena selain lebih hemat biaya, fasilitas tersebut tetap dapat digunakan masyarakat setelah penyelenggaraan PON selesai.
Dengan demikian, investasi pemerintah tidak berhenti hanya pada suksesnya pelaksanaan event olahraga, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan olahraga daerah dalam jangka panjang.
PON 2028 Diharapkan Menggerakkan Ekonomi Daerah
Selain membahas kesiapan venue, Roberth juga menyoroti dampak ekonomi yang akan muncul dari penyelenggaraan PON 2028.
Ia menilai kehadiran atlet, ofisial, serta masyarakat dari berbagai daerah akan menciptakan aktivitas ekonomi yang signifikan di Nusa Tenggara Timur.
Sektor pariwisata diperkirakan menjadi salah satu penerima manfaat terbesar, disusul perdagangan, transportasi, jasa perhotelan, hingga pelaku usaha mikro yang melayani kebutuhan para tamu selama penyelenggaraan PON.
Karena itu, menurutnya seluruh infrastruktur pendukung harus dipersiapkan secara optimal agar manfaat ekonomi benar-benar dapat dirasakan masyarakat setempat.
“Dengan banyaknya masyarakat yang datang, tentu akan menggerakkan ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha lokal. Karena itu, seluruh infrastruktur pendukung harus dipersiapkan dengan baik agar manfaat penyelenggaraan PON benar-benar dirasakan masyarakat,” terang Roberth.
Infrastruktur Menjadi Faktor Penentu
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Labuan Bajo menjadi bagian dari pengawasan terhadap kesiapan infrastruktur penyelenggaraan PON 2028.
Dalam peninjauan tersebut, perhatian tidak hanya diarahkan pada kesiapan venue olahraga, tetapi juga terhadap infrastruktur pendukung yang akan menunjang mobilitas atlet, ofisial, serta masyarakat yang hadir selama pelaksanaan PON.
Melalui pengawasan tersebut, Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana sehingga penyelenggaraan PON 2028 tidak hanya sukses sebagai ajang olahraga nasional, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat di daerah penyelenggara.
