JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menegaskan peran besar Muhammadiyah dalam mencerdaskan bangsa. Menurutnya, negara memiliki utang budi kepada Muhammadiyah, khususnya atas dedikasinya di sektor pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji saat menerima audiensi Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FR PTMA) di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).
Sarmuji yang juga Sekjen Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah tidak mungkin mengurus semua kebutuhan pendidikan sendirian. Karena itu, partisipasi organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah sangat vital dalam membangun ekosistem pendidikan nasional.
“Negara berutang kepada Muhammadiyah terutama dalam hal pendidikan. Sumbangsih Muhammadiyah di bidang ini sangat besar, karena tidak semua bisa diurusi oleh negara, sehingga perlu partisipasi publik,” ujar Sarmuji.
Ia pun menceritakan kekagumannya saat berkunjung ke Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat pada 2005. Meski harus menempuh perjalanan darat 8 jam dari kota, ia menemukan SMA Muhammadiyah berdiri di sana, padahal wilayah tersebut merupakan daerah dengan minoritas muslim.
“Di daerah yang tidak ada muslimnya sekalipun ada lembaga pendidikan Muhammadiyah. Ini bukti pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat untuk pemerataan akses pendidikan,” katanya.
Sarmuji juga menekankan pentingnya ekosistem pendidikan tinggi yang adil, baik bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ia meminta FR PTMA untuk aktif memberi masukan substantif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), karena Muhammadiyah memiliki kepentingan langsung terhadap arah kebijakan pendidikan.
Di sisi lain, Ketua FR PTMA Ma’mun Murod menyampaikan sejumlah catatan kritis. Selain menyoroti lambatnya pembahasan revisi UU Pemilu, ia juga menyinggung mahalnya biaya pendidikan tinggi.
Ma’mun menilai status PTN Berbadan Hukum (PTNBH) membuat persaingan penerimaan mahasiswa menjadi tidak seimbang dan menyulitkan kampus swasta.
Ia juga menyebut Indonesia memiliki sekitar 4.400 perguruan tinggi, terbesar kedua di dunia, yang perlu ditata ulang. Menurutnya, jumlah ideal sekitar 2.200 kampus agar anggaran pendidikan bisa dikelola lebih efektif dan mutu bisa lebih terjaga.
“Muhammadiyah orientasinya pelayanan pendidikan dan sosial, bukan mencari keuntungan. Kami berupaya menjaga biaya tetap terjangkau, terutama untuk anak-anak tidak mampu, sambil terus meningkatkan mutu,” tegas Ma’mun.
