JAKARTA: BELA RAKYAT – Komitmen pemberantasan korupsi kembali ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra. Dalam pernyataannya yang dikutip dari unggahan di akun Instagram pribadinya, legislator dari Daerah Pemilihan Papua Tengah tersebut menekankan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang harus ditangani secara serius, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Menurut Soedeson, agenda pemberantasan korupsi tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program-program strategis pemerintah. Karena itu, seluruh aparat penegak hukum diminta tetap solid dalam mengusut setiap perkara hingga tuntas.
Korupsi Disebut Ancaman Program Prioritas Nasional
Soedeson menilai keberhasilan pembangunan nasional, termasuk program di sektor energi dan ketahanan energi yang menjadi prioritas pemerintahan, sangat bergantung pada tata kelola yang bersih dari praktik korupsi.
Dalam keterangannya, ia mengingatkan bahwa korupsi bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat dan negara.
“Kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crime. Apalagi dalam program-program Presiden ke depan, masalah energi, masalah ketahanan energi merupakan prioritas nasional yang harus kita dukung bersama,” ujar Soedeson sebagaimana dikutip dari unggahan Instagram pribadinya.
Pernyataan tersebut menunjukkan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program strategis benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Dorong Soliditas Penegak Hukum
Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, Soedeson menegaskan pentingnya sinergi seluruh aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi.
Ia secara khusus menyebut perlunya soliditas antara TNI, Polri, Kejaksaan, serta penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) agar proses penegakan hukum berjalan optimal.
“Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau kepada TNI, Polri untuk solid. Termasuk Jaksa juga, solid. Solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya,” katanya.
Menurut Soedeson, kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting agar setiap dugaan tindak pidana korupsi dapat dibuka secara transparan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses penanganannya.
Tegaskan Tidak Ada Kekebalan Hukum
Dalam pernyataannya, Soedeson juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial maupun jabatan seseorang.
Ia menekankan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
“Memberikan informasi kepada masyarakat, dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, ya pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah, semua sama di depan hukum,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan prinsip equality before the law, yakni seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.
Penegakan Hukum Harus Tegas
Soedeson kembali menekankan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan keberanian aparat penegak hukum dalam menindak setiap pelaku berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, ia menegaskan, konsistensi penegakan hukum menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya,” ujarnya.
Dukungan Fraksi Partai Golkar
Sejalan dengan pernyataan tersebut, narasi yang menyertai unggahan itu menegaskan dukungan Fraksi Partai Golkar terhadap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.
Disebutkan bahwa Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan kepada Polri, Kejaksaan, dan TNI untuk terus memperkuat soliditas dalam mengusut berbagai perkara korupsi hingga tuntas.
Penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci agar kerugian negara dapat dipulihkan, uang rakyat dapat diselamatkan, serta rasa keadilan dapat diwujudkan tanpa diskriminasi.
Melalui pernyataannya, Soedeson kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberhasilan pembangunan nasional. Dengan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak pandang bulu, ia berharap kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum semakin kuat serta cita-cita mewujudkan pemerintahan yang bersih dapat terus diwujudkan.
