JAKARTA; BELA RAKYAT – Gagasan pembangunan Kampung Haji yang disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Maman Imanul Haq, menjadi salah satu isu strategis dalam pembahasan penyelenggaraan ibadah haji ke depan.
Menurut Maman, konsep tersebut bukan sekadar menghadirkan kawasan khusus bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi, melainkan sebuah langkah untuk menciptakan sistem layanan haji yang lebih efisien, terencana, dan memiliki dampak ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Maman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu (8/7/2026).
Dalam pandangannya, penyelenggaraan haji selama ini masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya akomodasi yang harus disewa setiap musim haji, serta persaingan dengan berbagai negara untuk memperoleh fasilitas terbaik bagi jemaah.
Kampung Haji Bukan Membangun Kota Baru
Maman menegaskan bahwa publik tidak perlu memahami Kampung Haji sebagai proyek pembangunan kawasan baru di Arab Saudi. Menurutnya, konsep yang dimaksud lebih mengarah pada skema penyewaan kawasan dalam jangka panjang sehingga Indonesia memiliki kepastian lokasi dan fasilitas yang digunakan setiap tahun.
“Kampung Haji jangan dibayangkan sebagai membangun gedung baru. Konsepnya adalah kawasan yang disewa dalam jangka panjang sehingga dapat menampung seluruh kebutuhan sekitar 220 ribu jemaah haji Indonesia beserta ekosistem pendukungnya,” ujar Maman.
Ia menjelaskan, model tersebut diyakini mampu memberikan kepastian dalam penyelenggaraan ibadah haji sekaligus mempermudah pemerintah dalam melakukan perencanaan layanan dari tahun ke tahun.
Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan Utama
Dalam penjelasannya, Maman menilai pola penyewaan hotel dan berbagai fasilitas setiap musim haji membuat Indonesia harus terus berkompetisi dengan negara lain. Kondisi itu dinilai berpengaruh terhadap biaya penyelenggaraan maupun kualitas pelayanan yang diterima jemaah.
Karena itu, menurutnya, penyewaan kawasan dalam jangka panjang dapat menjadi alternatif yang lebih efisien.
“Kita bisa menyewa dalam jangka waktu 10 tahun atau bahkan 20 tahun. Dengan begitu, lokasi hotel dan fasilitasnya sudah pasti sehingga lebih mudah dalam perencanaan penyelenggaraan haji,” katanya.
Dengan kepastian lokasi tersebut, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perencanaan layanan secara lebih matang tanpa harus menghadapi perubahan harga sewa yang terus meningkat setiap musim haji.
Tidak Hanya untuk Haji, Tetapi Juga Umrah
Maman juga menilai bahwa kawasan yang disewa tidak hanya dimanfaatkan selama musim haji.
Menurutnya, fasilitas tersebut dapat digunakan sepanjang tahun untuk melayani jemaah umrah asal Indonesia sehingga aset yang disewa memberikan manfaat yang lebih optimal.
Konsep ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan fasilitas sekaligus mendukung keberlanjutan layanan bagi masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.
Potensi Penguatan Ekosistem Ekonomi Indonesia
Selain aspek pelayanan, Maman melihat Kampung Haji memiliki potensi menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih luas apabila ekosistem pendukungnya dapat dikelola oleh pelaku usaha Indonesia.
Ia mencontohkan keberadaan restoran, pusat oleh-oleh, hingga berbagai layanan kebutuhan jemaah yang selama ini sebagian besar dinikmati pelaku usaha di luar Indonesia.
“Selama ini jemaah membawa uang dan membelanjakannya di berbagai tempat sehingga nilai ekonominya tidak kembali ke Indonesia. Kalau ekosistem itu bisa kita kelola sendiri, manfaat ekonominya juga dapat dirasakan oleh Indonesia,” jelasnya.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Kampung Haji tidak hanya diposisikan sebagai pusat pelayanan ibadah, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah.
DPR Minta Kajian Komprehensif
Meski mendukung gagasan tersebut, Maman menegaskan bahwa rencana pembangunan Kampung Haji tetap harus dibahas bersama DPR RI.
Menurutnya, setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji perlu dikaji secara menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat bagi jemaah sekaligus menjamin tata kelola yang baik.
Ia menilai pembahasan bersama DPR menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara akuntabel, efektif, serta memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Fokus pada Kepentingan Jemaah
Bagi Maman Imanul Haq, tujuan utama dari konsep Kampung Haji adalah menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah Indonesia.
Melalui kepastian akomodasi, efisiensi biaya, optimalisasi layanan, hingga penguatan ekosistem ekonomi Indonesia, ia berharap penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang dapat berlangsung lebih tertata dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Namun demikian, sebagaimana ditegaskan Maman, seluruh rencana tersebut tetap harus melalui pembahasan bersama DPR RI agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan jemaah serta dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan penggunaan anggaran yang efisien.
