Banggar DPR RI menegaskan RAPBN 2027 tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kesehatan fiskal negara melalui belanja berkualitas, penguatan investasi, optimalisasi penerimaan negara, serta transfer ke daerah yang lebih efektif.
JAKARTA: BELA RAKYAT – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 harus mampu menjawab tantangan ekonomi global sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga tekanan terhadap perdagangan internasional, Banggar menilai Indonesia membutuhkan kebijakan fiskal yang ekspansif, tetapi tetap dijalankan secara terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto saat menyampaikan laporan Banggar dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Wihadi, pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama pemerintah dan Bank Indonesia telah menghasilkan kesepakatan mengenai arah kebijakan fiskal yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan APBN.
“Tema kebijakan fiskal Tahun 2027 adalah Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat. Melalui tema ini, arah pembangunan nasional dititikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Wihadi.
Banggar Soroti Tantangan Ekonomi Global
Dalam laporannya, Wihadi mengungkapkan bahwa penyusunan asumsi dasar ekonomi makro dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan global yang dinilai masih penuh ketidakpastian.
Mulai dari dinamika geopolitik dunia, perlambatan ekonomi sejumlah negara, fluktuasi harga energi, hingga tantangan perdagangan internasional menjadi faktor yang diperhitungkan dalam menentukan arah kebijakan fiskal Indonesia tahun depan.
Karena itu, Banggar bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800–Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70–95 dolar AS per barel.
Selain itu, lifting minyak dipatok sebesar 605–620 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditargetkan mencapai 951–990 ribu barel setara minyak per hari.
Menurut Wihadi, target tersebut disusun secara realistis namun tetap optimistis dengan memperhatikan potensi ekonomi nasional.
Pertumbuhan Ekonomi Tak Lagi Bertumpu pada Konsumsi
Banggar menilai pola pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tidak boleh hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga.
Wihadi menegaskan bahwa pemerintah harus mempercepat transformasi struktural ekonomi agar pertumbuhan nasional memiliki fondasi yang jauh lebih kuat.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis didukung oleh transformasi struktural ekonomi sebagai fondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujar Wihadi.
Transformasi tersebut, lanjutnya, diwujudkan melalui berbagai strategi nasional, antara lain memperbaiki iklim investasi, meningkatkan kemudahan berusaha (ease of doing business), memangkas biaya logistik nasional, memberikan kepastian hukum kepada investor, memperkuat investasi melalui BPI Danantara, hingga membangkitkan kembali kapasitas industri nasional berbasis keunggulan domestik.
Banggar memandang langkah tersebut menjadi kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi negara dengan basis produksi yang kuat dan memiliki daya saing tinggi.
Banggar Kawal Optimalisasi Pendapatan Negara
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Banggar juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan penerimaan negara.
Menurut Wihadi, APBN yang sehat hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah mampu meningkatkan rasio penerimaan negara secara bertahap.
Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, optimalisasi penerimaan negara dari sumber daya alam, hingga penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital.
“Optimalisasi pendapatan negara diharapkan mampu mendukung APBN yang kolaboratif, kredibel, dan berkelanjutan,” jelas Wihadi.
Banggar menilai reformasi penerimaan negara menjadi salah satu agenda penting agar ruang fiskal pemerintah semakin kuat dalam membiayai pembangunan nasional.
Belanja Negara Harus Berkualitas
Dalam aspek belanja negara, Banggar menegaskan bahwa kualitas belanja jauh lebih penting dibanding sekadar besarnya anggaran.
Karena itu, belanja pemerintah pusat diarahkan untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), menjaga daya beli masyarakat, mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat riset nasional, serta mendorong hilirisasi dan industrialisasi.
Banggar bersama pemerintah menyepakati rasio belanja pemerintah pusat tahun 2027 berada pada kisaran 11,26 hingga 12,01 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Wihadi, setiap rupiah dalam APBN harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Transfer ke Daerah Jadi Sorotan
Banggar juga memberikan perhatian khusus terhadap efektivitas Transfer ke Daerah (TKD).
Selama ini, besarnya dana transfer dinilai belum sepenuhnya menghasilkan kualitas belanja daerah yang optimal.
Karena itu, Banggar meminta agar kebijakan TKD tahun 2027 benar-benar mampu mendorong pemerintah daerah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Kebijakan TKD Tahun 2027 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah,” kata Wihadi.
Dengan pengelolaan yang lebih tepat sasaran, Banggar berharap pembangunan di daerah semakin merata dan mampu memperkecil kesenjangan antarwilayah.
Defisit Dijaga, Pertumbuhan Tetap Dipacu
Di akhir laporannya, Wihadi menegaskan bahwa Banggar tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekspansi fiskal dengan disiplin pengelolaan APBN.
Banggar bersama pemerintah menyepakati defisit APBN Tahun Anggaran 2027 berada pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen terhadap PDB.
Menurutnya, ruang defisit tersebut tetap memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tidak membebani keberlanjutan fiskal negara pada masa mendatang.
“Kebijakan fiskal tahun 2027 dirancang ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur. Untuk itu, defisit tahun 2027 dikendalikan di kisaran 1,80–2,40 persen PDB yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat,” tegas Wihadi.
Banggar menegaskan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 ini akan menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya sebelum kembali dibahas bersama DPR RI pada tahapan selanjutnya.
Melalui berbagai kesepakatan tersebut, Banggar berharap APBN 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya saing nasional, memperluas kesempatan kerja, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih cepat dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
