JAKARTA: BELA RAKYAT – Seruan agar pupuk bersubsidi dan solar bersubsidi dijadikan prioritas utama dalam program pemerintah 2027 kembali menguat di parlemen.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan menekankan bahwa kebijakan subsidi tidak boleh berhenti pada penambahan anggaran, tetapi harus dibarengi dengan pembenahan menyeluruh pada rantai distribusi yang selama ini kerap bermasalah.
Di balik pernyataan tersebut, sejumlah persoalan klasik kembali mencuat: kelangkaan pupuk di musim tanam, distribusi solar subsidi yang tidak tepat sasaran, serta dugaan kebocoran dalam penyaluran yang masih sering terjadi di lapangan.
Masalah Lama yang Berulang di Sektor Pupuk
Dalam berbagai laporan pengawasan sebelumnya, distribusi pupuk bersubsidi kerap terlambat tiba di tingkat petani. Kondisi ini bukan hanya terjadi di satu wilayah, melainkan tersebar di berbagai sentra pertanian nasional.
Di lapangan, petani sering mengeluhkan sistem penebusan yang rumit dan keterbatasan stok saat musim tanam tiba. Akibatnya, sebagian petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga jauh lebih tinggi, yang secara langsung menekan margin keuntungan mereka.
Pemerintah sendiri telah berulang kali melakukan reformasi sistem distribusi, termasuk digitalisasi dan pengawasan berbasis data. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan oleh sejumlah pihak karena ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah.
Solar Subsidi: Antara Nelayan dan Kebocoran Distribusi
Selain pupuk, solar bersubsidi bagi nelayan juga menjadi sorotan. Banyak nelayan kecil masih kesulitan mengakses bahan bakar dengan harga subsidi, sementara di sisi lain, indikasi penyalahgunaan solar subsidi oleh pihak non-target masih kerap ditemukan.
Di beberapa daerah pesisir, solar subsidi dilaporkan lebih mudah diperoleh melalui jalur tidak resmi dibandingkan mekanisme resmi SPBU atau penyalur yang ditunjuk. Kondisi ini membuka ruang terjadinya “kebocoran subsidi” yang merugikan negara sekaligus nelayan kecil.
Sorotan DPR: Subsidi Harus Tepat Sasaran
Daniel Johan menegaskan bahwa setiap tambahan anggaran negara harus benar-benar menyentuh kelompok sasaran, yakni petani dan nelayan. Ia menyoroti bahwa masalah utama bukan hanya besarnya anggaran, tetapi efektivitas penyaluran di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur pendukung seperti irigasi, sumur air di daerah rawan kekeringan, dan jalan usaha tani yang selama ini masih menjadi hambatan distribusi hasil pertanian.
Namun demikian, sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa tanpa pembenahan sistem pengawasan yang ketat, tambahan anggaran justru berisiko memperbesar potensi kebocoran subsidi.
Titik Rawan: Data Penerima dan Pengawasan Lapangan
Salah satu titik lemah utama dalam sistem subsidi adalah validasi data penerima manfaat. Ketidaktepatan data menyebabkan sebagian subsidi jatuh ke pihak yang tidak berhak, sementara petani dan nelayan kecil justru tidak tercatat dalam sistem.
Selain itu, pengawasan di tingkat distribusi dinilai masih lemah. Keterlibatan banyak pihak dalam rantai distribusi—dari produsen, distributor, hingga pengecer—membuat transparansi sulit dijaga secara menyeluruh.
Kesimpulan Investigatif
Dorongan untuk menjadikan pupuk dan solar subsidi sebagai prioritas 2027 menunjukkan bahwa masalah pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga tata kelola distribusi dan pengawasan.
Tanpa perbaikan sistemik, mulai dari data penerima, distribusi, hingga pengawasan lapangan, kebijakan subsidi berpotensi terus menghadapi pola masalah yang sama: langka di lapangan, tetapi cukup di atas kertas.
