JAKARTA: BELA RAKYAT – Wacana pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) kembali mengemuka di DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menegaskan bahwa suntikan modal tersebut penting untuk memperkuat layanan transportasi laut, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur yang masih bergantung pada kapal sebagai urat nadi logistik dan mobilitas masyarakat.
Namun di balik argumentasi “kehadiran negara”, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana PMN benar-benar menjadi solusi struktural, dan bukan sekadar penambal berulang atas persoalan efisiensi dan model bisnis BUMN transportasi laut?
PMN: Instrumen Publik atau Ketergantungan Fiskal?
Dalam pernyataannya, Andi Yuliani Paris menekankan bahwa PT Pelayaran Nasional Indonesia memegang peran strategis dalam membuka akses transportasi murah, terutama untuk penumpang dan distribusi barang ke wilayah timur Indonesia.
Rute yang disebut mencakup jalur-jalur vital seperti Makassar, NTT, Maluku, hingga Papua, yang selama ini memang masih sangat bergantung pada transportasi laut bersubsidi.
Namun, di balik peran strategis tersebut, pola pemberian PMN kepada BUMN pelayaran ini bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, skema serupa berulang kali diberikan dengan alasan menjaga konektivitas nasional dan stabilitas tarif penumpang.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai, skema ini berpotensi menciptakan ketergantungan fiskal jika tidak dibarengi reformasi operasional yang signifikan.
Pertanyaan Efisiensi: Mengapa Selalu Butuh Tambahan Modal?
Secara teori, PMN diberikan untuk memperkuat struktur permodalan BUMN agar mampu memperluas layanan atau melakukan modernisasi armada. Namun dalam praktiknya, kritik yang sering muncul adalah minimnya transparansi dampak langsung terhadap efisiensi operasional.
Dalam kasus PELNI, pertanyaan yang kerap mengemuka antara lain:
1. Apakah penambahan kapal dan rute benar-benar sejalan dengan peningkatan okupansi?
2. Apakah subsidi silang antara rute komersial dan rute perintis berjalan efektif?
3. Seberapa besar kebocoran biaya operasional dibanding manfaat publik yang dihasilkan?
Tanpa jawaban terukur, PMN berisiko dipersepsikan hanya sebagai “tambal modal” rutin, bukan transformasi struktural.
Indonesia Timur: Argumen Sosial yang Sulit Dibantah
Argumen terkuat dari kebijakan ini tetap berada pada aspek sosial. Wilayah Indonesia Timur masih menghadapi disparitas logistik yang signifikan. Dalam konteks ini, keberadaan PT Pelayaran Nasional Indonesia memang menjadi salah satu tulang punggung transportasi publik yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.
Namun, di sinilah letak dilema kebijakan publik: semakin kuat alasan sosialnya, semakin sulit pula menilai apakah skema pendanaan sudah efisien atau belum.
Negara Hadir, Tapi dengan Harga Berapa?
Pernyataan “negara harus hadir” yang disampaikan dalam konteks PMN ini mencerminkan filosofi kebijakan klasik Indonesia: layanan publik tetap dijaga melalui intervensi fiskal.
Namun dalam kerangka tata kelola modern, kehadiran negara tidak hanya diukur dari besarnya suntikan dana, tetapi juga dari: transparansi penggunaan anggaran, efisiensi biaya per layanan, serta dampak jangka panjang terhadap kemandirian BUMN.
Tanpa indikator tersebut, PMN berpotensi menjadi siklus berulang yang tidak menyelesaikan akar masalah.
Catatan Akhir: Antara Konektivitas dan Akuntabilitas
Kebutuhan transportasi laut murah di Indonesia Timur adalah fakta yang tidak terbantahkan. Namun, setiap kebijakan PMN kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia tetap perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi yang ketat.
DPR RI melalui Komisi XI kini berada pada posisi penting: tidak hanya menyetujui atau menolak pendanaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah PMN benar-benar menghasilkan peningkatan layanan publik yang terukur, bukan sekadar menjaga operasional tanpa reformasi mendalam.
Jika tidak, maka pertanyaan yang akan terus muncul bukan lagi “berapa besar modal yang diberikan”, melainkan “berapa lama negara harus terus menutup kekurangan yang sama”.
