JAKARTA – Di tengah hitung mundur menuju perhelatan Piala Dunia 2026 sorotan tajam datang dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama TVRI, RRI, dan ANTARA, Evita mempertanyakan sejauh mana efektivitas kolaborasi tiga lembaga media publik tersebut dalam membangun antusiasme masyarakat terhadap salah satu ajang olahraga terbesar di dunia.
Pernyataan itu muncul bukan tanpa alasan. Meski berbagai laporan resmi menyebut telah dibangun studio bersama hingga mekanisme kerja kolaboratif antar-lembaga, gaung Piala Dunia dinilai belum terasa kuat di ruang publik, terutama di media sosial yang kini menjadi arena utama pertarungan informasi dan perhatian masyarakat.
Piala Dunia Semakin Dekat, Publikasi Dinilai Belum Terlihat
Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Evita mengungkapkan kegelisahannya setelah tidak menemukan kampanye publik yang masif mengenai Piala Dunia dari TVRI, RRI maupun ANTARA.
Menurut Evita, momentum internasional seperti Piala Dunia seharusnya menjadi peluang strategis bagi media publik untuk menunjukkan eksistensi dan kapasitasnya dalam membangun keterlibatan publik.
“Piala Dunia tinggal menghitung hari, tetapi saya belum melihat promosi yang kuat dan masif. Di media sosial pun tidak terlihat menjadi pembahasan yang viral atau trending. Ini menjadi pertanyaan besar bagi publik,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara yang telah dialokasikan kepada lembaga penyiaran publik.
Menguji Output, Bukan Sekadar Laporan Administratif
Dalam berbagai rapat sebelumnya, DPR kerap mendorong sinergi antara TVRI, RRI dan ANTARA. Kolaborasi tersebut bahkan disebut telah menghasilkan berbagai fasilitas bersama sebagai bentuk efisiensi dan integrasi kerja.
Namun bagi Evita, keberadaan fasilitas dan struktur kolaborasi tidak cukup apabila tidak menghasilkan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia menilai ukuran keberhasilan tidak dapat berhenti pada pembentukan studio bersama atau ruang kerja bersama, melainkan harus diukur dari capaian publikasi, tingkat keterjangkauan informasi, serta kemampuan menciptakan partisipasi publik.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah kolaborasi itu ada, tetapi apa hasilnya. Seberapa besar publik mengetahui program tersebut? Seberapa luas jangkauannya? Dan apa manfaat yang dirasakan masyarakat?” ungkapnya.
Pengamatan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara laporan administratif yang disampaikan lembaga dengan realitas yang dirasakan publik di lapangan.
Serapan Anggaran Rendah Jadi Alarm Kinerja
Selain isu promosi Piala Dunia, Evita juga menyoroti capaian serapan anggaran RRI yang masih berada di kisaran 40,16 persen pada Semester I Tahun 2026.
Angka tersebut dianggap perlu mendapat perhatian serius mengingat berbagai program strategis sedang berjalan dan membutuhkan dukungan pembiayaan yang optimal.
Rendahnya realisasi anggaran dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi, mulai dari tertundanya pelaksanaan program hingga tidak maksimalnya pelayanan publik yang menjadi mandat utama lembaga penyiaran negara.
Bagi Komisi VII, kondisi ini menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program yang telah disusun sejak awal tahun anggaran.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa serapan anggaran yang rendah sering kali menunjukkan adanya hambatan administratif, lemahnya eksekusi program, atau kurangnya koordinasi antar-unit kerja.
Jika tidak segera diatasi, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan lembaga dalam merespons momentum besar seperti Piala Dunia 2026.
Peran Dewan Pengawas Dipertanyakan
Salah satu sorotan paling tajam dalam rapat tersebut diarahkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) yang memiliki fungsi strategis dalam mengawasi jalannya organisasi.
Evita menegaskan bahwa Dewas tidak boleh hanya hadir sebagai pelengkap struktur kelembagaan, tetapi harus aktif melakukan evaluasi terhadap direksi sebelum persoalan-persoalan strategis menjadi temuan DPR.
Menurutnya, keberadaan Dewas memiliki posisi penting karena merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk memastikan seluruh target organisasi berjalan sesuai rencana.
“Seharusnya Dewas melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap direksi. Jangan sampai DPR yang selalu menemukan persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi lebih awal,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa tata kelola lembaga publik tidak hanya bergantung pada direksi, tetapi juga pada efektivitas fungsi pengawasan internal.
Momentum Reformasi Media Publik
Di balik kritik yang disampaikan, terdapat pesan yang lebih besar mengenai masa depan media publik Indonesia.
TVRI, RRI, dan ANTARA selama ini diposisikan sebagai instrumen negara yang memiliki tanggung jawab memberikan informasi berkualitas kepada masyarakat. Namun di era digital, tantangan yang dihadapi semakin kompleks karena harus bersaing dengan platform media sosial, media daring, hingga kreator konten independen.
Piala Dunia 2026 menjadi ujian besar bagi kemampuan ketiga lembaga tersebut untuk menunjukkan relevansi dan daya saingnya.
Jika mampu menghadirkan kolaborasi yang efektif, inovatif, dan menjangkau publik luas, momentum ini dapat menjadi titik balik kebangkitan media publik nasional.
Sebaliknya, apabila peluang tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka kritik mengenai efektivitas anggaran, kualitas tata kelola, dan relevansi media publik diperkirakan akan semakin menguat.
Karena itu, evaluasi yang dilakukan Komisi VII DPR RI tidak semata-mata terkait angka serapan anggaran atau laporan kinerja, melainkan menyangkut kemampuan media publik dalam menjalankan mandat konstitusionalnya sebagai penyedia informasi yang kredibel, edukatif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dengan waktu yang semakin dekat menuju Piala Dunia 2026, publik kini menantikan langkah konkret TVRI, RRI, dan ANTARA untuk membuktikan bahwa kolaborasi yang selama ini dibangun benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi bangsa. :::
