Mulai makin terlihat prediksi banyak pengamat, seperti Jiang dan Imran Hosein, bahwa Amerika Serikat (AS) akan mengantarkan Israel mencapai ambisi Israel menggantikan adidaya AS dan memperluas wilayahnya di Timur Tengah. Israel yang melandaskan visi dan strategi geopolitiknya kepada Taurat dan teks-teks agama mereka, bercita-cita ingin mencapai luas wilayahnya antara Sungai Euprat di Irak dan sungai Nil di Mesir. Model historis yang ingin mereka capai ialah kerajaan Solomon. Dalam perang sekarang ini, kerjasama militer kedua negara yang dijahit kekuatan yang tidak terekspos di belakang layar, sebenarnya merupakan aktor-aktor bisnis, politik dan militer yang sama ras, pandangan politik dan latar belakangnya. Israel sejatinya merupakan negara supranasional, transnasional, dan bersifat ekspansif dan agresif dalam strategi kelangsungan hidupnya di tengah kepungan alamiah negara-negara berbasis Islam di sekitarnya, mulai dari Turki, Mesir, Suriah, Yordania, Arab Saudi, dan termasuk Lebanon yang komposisi penduduknya juga memiliki penganut Islam yang signifikan.
Keunikan dari perang sekarang ini antara Iran dan Isarel-AS yaitu Iran bukan tetangga langsung dari Israel. Tetapi keadaan menuntut sejak awal, Iran yang berubah dari sekularis menjadi islamis, membawa Iran bertentangan secara diametral dengan kepentingan Israel. Adapun negara-negara Muslim tetangga Israel, penguasanya lebih memilih untuk non konflik terhadap Israel, sejauh wilayah mereka belum dijamah oleh Israel. Baru Lebanon saat ini terjebak dalam situasi simalakama, antara menahan diri untuk tidak bentrok secara militer dengan Israel yang sudah merengsek ke wilayahnya akibat konflik bersenjata dengan Hizbullah, yang didukung oleh Iran.
Konflik militer langsung antara Israel-AS dengan Iran beserta sejumlah kelompok bersenjata aliansinya, seperti Hizbullah, Hauthi, Hamas, Gerakan Perlawanan Islam-Irak, dll, akan dimanfaatkan dengan baik oleh Israel dalam dua tujuan strategis: (1) Mengunci AS untuk terus berada di dalam kendali Israel, baik melalui tekanan secara resmi maupun melalui jalur belakang dengan mengerahkan jejaring zionis yang beroperasi di AS maupun di seluruh dunia; (2) Merawat dan mengeksploitasi situasi perang untuk mengekspansi wilayah Israel, dalam hal ini mulai terlihat di Libanon Selatan; dan (3) Mengeksploitasi “drama” perang besar yang melibatkan teknologi tinggi untuk membentuk persepsi unggulnya persenjataan Israel di mata internasional, terutama pada negara-negara Muslim yang penguasanya sekular dan bukan berbasis ideologi Islam, agar memilih non konfrontasi dan bekerjasama dengan Israel. Apalagi dikesankan bahwa AS selalu berada di sisi kepentingan Israel, maka siapa pun yang hendak menempuh kerjasama dengan AS yang citranya suka intervensi dan subversif terhadap setiap negara, bersahabat dengan Israel merupakan hal yang sejalan dan memberi keuntungan dalam menangani hubungan dengan AS. Alasan yang ketiga inilah saat ini yang bekerja dalam dinamika politik ambiguitas yang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo. Itulah sebabnya, Indonesia dibawa menjadi salah satu anggota Board of Peace (BOP) besutan Donald Trump.
Tapi apakah implikasinya kemudian jika para penguasa negara-negara Muslim lebih memilih tempat sebagai gugusan dari konstelasi strategi Israel yang ofensif ketimbang berada di sisi garis perlawanan Iran yang didukung oleh China dan Rusia? Jawabannya sangat pelik dan sulit diprediksi implikasinya. Namun yang jelas, jika para penguasa negara-negara Muslim itu, kecuali negara-negara kecil di Teluk, mendukung garis Israel, maka potensi konflik internal dengan warganya sendiri akan terbuka lebar.
Guna mencegah dan mengatasi potensi konflik tersebut, para penguasa muslim yang memilih segaris dengan kepentingan ambisi Israel tersebut, secara tak terelakkan akan menerapkan penaklukan persuasif maupun represif terhadap setiap potensi penentangan dan perlawanan terhadap rezim yang mendukung garis ambisi Israel.
Pertama, penaklukan persuasif, bentuknya ialah merekrut pentolan kekuatan-kekuatan besar umat Islam agar menjadi bagian dari rezim. Representasi mereka secara resmi diikutsertakan langsung dalam pemerintahan. Pemerintah lebih suka representasi resmi terlibat langsung dalam rezim ketimbang tidak, agar lebih langsung dikontrol. Pada saat yang sama, moral kekuatan Islam tersebut menjadi rusak dan merosot, karena tidak bisa dielakkan lagi, telah menjadi sandera, dan sialnya lagi, dari pihak kekuatan Islam tersebut, dalam rangka mempertahankan kedudukan dan konsesinya, selalu mempermainkan posisi tawarnya dalam setting yang sebenarnya berkaitan dengan garis ambisi Israel itu.
Coba bayangkan, jika pada suatu saat secara privat penguasa berkata pada Sekum Ormas yang juga pembantunya, “Tolong Mas, diredam suara bising di internal ormas sampean.” Terbayang bukan sikapnya. Bagaimana kalau penguasa minta lebih dari itu, misalnya, “Palingkan perhatian mereka dari urusan strategi pemerintah! Saya tidak mau melihat ada gugatan legitimasi kita yang timbul dari ormas sampean.”
Dalam hal semacam ini, kepentingan penguasa adalah nilai massa, kontrol terhadap massa dan dukungan legitimasi dan terkadang mobilisasi.
Demikianlah yang terjadi, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, kekuatan umat Islam harus berani mencopot representasi mereka di pemerintahan dari jabatan determinannya di lembaga mereka agar situasi tersandera dan rawan manipulasi dan eksploitasi posisi tawar, dapat dilepaskan.
Implikasi strategisnya bagi ambisi Israel ialah saat dimana situasi negara-negara muslim terkunci antar aktor (aktor penguasa vs aktor kekuatan Islam) akibat strategi penaklukan persuasif berjalan sukses, maka hal itu sangat menguntungkan bagi mulusnya rencana dan tujuan negara agresor tersebut.
Sedangkan cara yang kedua, penaklukan represif. Tampaknya di Bahrain, cara ini sedang bekerja. Adapun di Indonesia, belum terjadi, karena belum ada kekuatan potensial dan signifikan yang menunjukkan penentangan dan mempengaruhi dinamika kekuasaan nasional.
Oleh: Syahrul E Dasopang, Pengamat Gerakan Islam
