Jakarta – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mendesak Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap kelompok yang diduga kuat sedang merancang skenario makar sepanjang Juni hingga Juli 2026.
Desakan keras itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PB HMI MPO, Irfan Maftuh, dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat PB HMI MPO, Jakarta Selatan, Rabu (4/6). Didampingi jajaran pengurus harian, Irfan menyebut pihaknya telah mengantongi data intelijen awal terkait konsolidasi masif sejumlah elemen yang bertujuan menggoyang legitimasi pemerintahan hasil Pemilu 2024.
“Skenario Makar Sudah Masuk Tahap Konsolidasi”
“Kami ingatkan BIN, BAIS, Polri, Kejaksaan, hingga Densus 88: jangan tunggu api membesar. Berdasarkan informasi A1 yang kami terima, skenario makar sudah masuk tahap konsolidasi lapangan. Targetnya Juni-Juli, momentum politik krusial pasca 100 hari kerja dan menjelang penyusunan APBN Perubahan,” tegas Irfan Maftuh.
Menurutnya, pola yang digunakan sama dengan operasi penggulingan kekuasaan di beberapa negara: krisis kepercayaan sistematis, mobilisasi massa berbasis isu ekonomi dan SARA, delegitimasi lembaga negara, lalu dorongan people power inkonstitusional.
“Ini bukan kritik. Ini makar. Bedakan. Mereka mau pakai jalan non-konstitusional untuk jatuhkan presiden yang sah. PB HMI MPO tidak akan diam,” ujarnya dengan nada tinggi.
Tiga Poros Diduga Terlibat: Eks Politisi, LSM Dana Asing, Oknum Aparat
Irfan membeberkan, dari hasil pemetaan internal PB HMI MPO, ada tiga poros yang diduga terlibat dalam skenario makar tersebut:
1. Poros Oligarki Politik Lama: Eks aktor politik yang tersingkir karena program Indonesia Reset Presiden Prabowo. Mereka kehilangan akses APBN, proyek, dan impor. “Kerannya ditutup, mereka cari jalan pintas lewat chaos,” kata Irfan.
2. Poros LSM dan Aktivis Bayaran Asing: Beberapa LSM yang terafiliasi dengan jaringan donor luar negeri seperti Open Society Foundations disebut aktif memproduksi laporan buruk soal demokrasi, HAM, dan lingkungan. Laporan itu dijadikan bahan bakar agitasi oleh aktivis bayaran di kampus dan medsos.
3. Poros Oknum Purnawirawan: Irfan menyebut ada oknum jenderal purnawirawan yang berperan sebagai operator lapangan. “Punya jaringan, paham operasi intelijen, dan bisa gerakkan kelompok jalanan. Ini yang paling berbahaya,” tegasnya.
Modus: Chaos Ekonomi Menuju Kudeta Sipil
Ketua PB HMI MPO menjelaskan detail modus operandi yang terdeteksi:
Tahap 1 – Juni 2026: Sebar narasi krisis. Isu kenaikan harga, PHK massal, dan utang negara digoreng. LSM rilis indeks demokrasi turun. Survei pesanan muncul. Tujuannya: ciptakan persepsi pemerintahan gagal.
Tahap 2 – Akhir Juni: Aksi massa bayaran. Kampus dan buruh diprovokasi. Tuntutannya awalnya ekonomi, lalu digeser ke politik: turunkan presiden. Media partisan framing seolah gerakan rakyat.
Tahap 3 – Juli 2026: Chaos. Kelompok preman dan massa anarkis diturunkan. Ada skenario bentrok horizontal. Di titik ini, oknum operator akan dorong deklarasi darurat sipil atau desakan mundur.
“Ini copy paste Arab Spring. Bedanya, kali ini targetnya Indonesia dan Presiden Prabowo. Dana dan skenarionya dari luar,” beber Irfan.
Desak PPATK, Densus 88, dan Bareskrim Turun
PB HMI MPO secara khusus mendesak PPATK untuk membuka data aliran dana dari luar negeri ke rekening LSM, ormas, dan individu yang terdeteksi masif dalam 3 bulan terakhir.
“Telusuri. Kami yakin ada transfer mencurigakan. Uang itu untuk bayar influencer, buzzer, koordinator lapangan, sampai logistik demo. Ini operasi, bukan gerakan moral,” kata Irfan.
Ia juga meminta Densus 88 Anti-Teror dan Bareskrim Polri untuk menjerat aktor intelektualnya dengan Pasal 107 KUHP tentang makar dan UU ITE untuk penyebaran hoaks delegitimasi.
“BIN dan BAIS harus serahkan nama ke APH. Jangan hanya dipantau. Tangkap, adili. Negara tidak boleh kalah dengan komprador asing,” desaknya.
HMI MPO: Siap Pasang Badan Bela Konstitusi
Irfan menegaskan, seluruh kader HMI MPO se-Indonesia sudah diinstruksikan untuk siaga 1. Perintahnya jelas: kawal pemerintahan konstitusional, lawan narasi makar, dan laporkan gerakan mencurigakan.
“Indonesia Reset adalah jalan menuju Indonesia Emas 2045. Hilirisasi, stop impor pangan, berantas mafia migas, sikat korupsi kakap. Yang terganggu pasti oligarki dan kaki tangan asing. Mereka mau gagalkan lewat makar. HMI MPO siap pasang badan,” tegasnya.
Ia menyebut, HMI MPO akan menggelar konsolidasi nasional akbar pada pertengahan Juni untuk menyusun strategi kontra-narasi dan pengawalan di 38 provinsi. “Kampus harus jadi benteng, bukan jadi ladang makar.”
Peringatan untuk Pemerintah: Jangan Lengah
Di akhir pernyataannya, Irfan Maftuh mengirim peringatan keras ke Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN.
“Ini bulan-bulan krusial. Jangan lengah. Sekali makar jebol, NKRI taruhannya. Rakyat sudah capek konflik. Jangan kasih ruang sejengkal pun untuk pengkhianat konstitusi. Sikat sebelum bergerak.”
Irfan menutup dengan seruan: “Makar adalah musuh bersama. HMI MPO bersama rakyat, TNI, Polri. Siapapun coba runtuhkan Presiden Prabowo lewat jalan inkonstitusional, akan berhadapan dengan kami.”
Hingga berita ini ditayangkan, pihak BIN, BAIS TNI, Mabes Polri, Kemenko Polhukam, dan Istana Kepresidenan belum memberikan tanggapan resmi atas desakan PB HMI MPO tersebut.
