JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kunjungan Presiden RI ke luar negeri tidak dapat dibatasi berdasarkan jumlah atau frekuensinya. Menurutnya, agenda diplomasi kepala negara harus menyesuaikan kebutuhan nasional dan perkembangan situasi internasional yang berlangsung sangat dinamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco menanggapi pandangan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, yang sebelumnya menyoroti intensitas perjalanan luar negeri Presiden.
Dasco mengatakan bahwa masukan terkait substansi kebijakan luar negeri dan kondisi geopolitik patut diapresiasi serta dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan strategis. Namun, menurutnya, pembahasan mengenai pembatasan jumlah kunjungan Presiden ke luar negeri bukanlah persoalan yang substansial.
Ia menjelaskan bahwa kondisi global saat ini berkembang sangat cepat dan memiliki pengaruh langsung terhadap berbagai kebijakan serta kepentingan nasional. Karena itu, Presiden membutuhkan fleksibilitas dalam menjalankan diplomasi internasional guna merespons berbagai perkembangan yang terjadi.
Menurut Dasco, setiap perjalanan luar negeri Presiden dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan berkaitan dengan kepentingan bangsa. Ia menilai Presiden memiliki strategi diplomasi tersendiri yang tidak bisa diukur hanya dari seberapa sering melakukan kunjungan ke negara lain.
Lebih lanjut, Dasco menekankan bahwa kunjungan Presiden selama ini dilakukan secara efisien. Agenda luar negeri biasanya berlangsung singkat dengan fokus pada pembahasan isu-isu penting sebelum Presiden kembali ke Indonesia untuk menjalankan tugas pemerintahan di dalam negeri.
Terkait adanya kunjungan yang dilakukan secara mendadak, Dasco menilai hal itu merupakan konsekuensi dari dinamika internasional yang terkadang menuntut respons cepat dari seorang kepala negara. Dalam kondisi tertentu, Presiden memang harus segera melakukan perjalanan guna menghadiri pertemuan atau membahas isu strategis yang membutuhkan keputusan langsung.
Karena itu, Dasco mengajak seluruh pihak untuk terus memberikan kritik dan masukan yang bersifat konstruktif serta berbasis substansi. Menurutnya, ruang dialog selalu terbuka untuk berbagai pandangan yang bertujuan memperkuat kebijakan luar negeri Indonesia.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas diplomasi internasional dengan penanganan berbagai persoalan di dalam negeri. Meski mengakui pentingnya peran diplomasi luar negeri, ia menilai agenda perjalanan Presiden perlu mempertimbangkan efektivitas serta prioritas kebutuhan nasional.
Dasco menegaskan bahwa fokus utama seharusnya berada pada kualitas dan hasil diplomasi yang dicapai, bukan pada jumlah kunjungan yang dilakukan Presiden ke luar negeri.
