JAKARTA – Semangat untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat mendorong lahirnya Bela Rakyat Institute. Lembaga ini resmi diperkenalkan kepada publik sebagai wadah kajian, penelitian, advokasi, dan penguatan gagasan kebangsaan yang berorientasi pada kepentingan rakyat luas.
Direktur Eksekutif Bela Rakyat Institute Habibi Mahabbah menegaskan bahwa lembaga tersebut dibentuk murni untuk membela rakyat dan mendukung setiap kebijakan yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.
Menurut Habibi, Bela Rakyat Institute tidak dibangun untuk kepentingan politik kelompok tertentu, melainkan menjadi rumah besar bagi gagasan-gagasan yang berpihak kepada rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat di pelosok daerah.
“Bela Rakyat Institute hadir murni untuk membela rakyat. Kami ingin memastikan, setiap kebijakan yang benar-benar pro rakyat mendapatkan dukungan dan pengawalan bersama,” ujar Habibi dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (8/6/2026).
Sekjen DPP Pemuda LIRA ini menjelaskan, lembaga tersebut akan mendukung siapa pun yang melahirkan kebijakan untuk kepentingan rakyat, mulai dari Presiden, menteri, kepala daerah, anggota DPR, kepala desa, hingga RT/RW.
“Kalau ada kebijakan yang baik untuk rakyat, kami dukung. Tidak peduli siapa yang membuat kebijakan itu. Mau Presiden, gubernur, bupati, lurah, kepala desa, sampai RT/RW sekalipun, selama kebijakannya membela rakyat, maka Bela Rakyat Institute akan berdiri di barisan terdepan untuk mendukung,” tegasnya.
Mantan Bendahara Umum PB HMI ini menilai, selama ini banyak kebijakan yang sebenarnya sangat baik dan dibutuhkan masyarakat, namun justru tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Bahkan, tidak sedikit program pro rakyat yang malah diserang dan dicibir tanpa melihat substansi manfaatnya.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya merupakan salah satu kebijakan penting untuk masa depan bangsa. Habibi menyebut program tersebut sangat dibutuhkan rakyat, terutama untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Program MBG itu dibutuhkan rakyat. Anak-anak membutuhkan asupan gizi yang baik agar tumbuh sehat, cerdas, dan kuat. Tapi yang terjadi justru banyak yang nyinyir tanpa memahami kebutuhan nyata masyarakat,” katanya.
Bagi Habibi, kritik tentu diperbolehkan dalam negara demokrasi. Namun kritik seharusnya bersifat membangun dan bertujuan memperbaiki program, bukan sekadar menyerang tanpa solusi.
“Kalau ada kekurangan, mari dibenahi bersama. Jangan semua program pro rakyat langsung disalahkan. Rakyat membutuhkan solusi, bukan kegaduhan,” ujarnya.
Meski mendukung program MBG, Habibi mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki agar pelaksanaannya semakin maksimal dan tepat sasaran. Ia menilai pengawasan distribusi harus diperkuat agar kualitas makanan tetap terjaga hingga sampai ke penerima manfaat.
Selain itu, Habibi melanjutkan, transparansi anggaran juga harus menjadi perhatian penting agar program berjalan akuntabel dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Ia juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM lokal, petani, peternak, dan nelayan dalam rantai pasok program tersebut agar manfaat ekonominya semakin luas.
“Program yang baik harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Pengawasan harus kuat, kualitas makanan harus dijaga, distribusi harus tepat, dan pelibatan UMKM lokal harus diperbesar agar ekonomi rakyat ikut bergerak,” jelas Habibi.
Habibi menegaskan, Bela Rakyat Institute tidak hanya fokus pada isu kebijakan nasional, tetapi juga akan aktif melakukan kajian terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, pertanian, ketahanan pangan, hingga pembangunan desa.
Ia menyebut lembaganya akan menjadi pusat kajian dan penelitian yang menghadirkan rekomendasi berbasis data untuk membantu pemerintah maupun masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat.
“Bela Rakyat Institute bukan hanya lembaga advokasi, tetapi juga lembaga kajian dan penelitian. Kami ingin menghadirkan gagasan yang objektif, ilmiah, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” katanya.
Ke depan, Bela Rakyat Institute juga berencana membangun kerja sama dengan akademisi, kampus, komunitas masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen bangsa lainnya untuk memperkuat gerakan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Mantan Wasekjen DPP KNPI berharap kehadiran lembaga tersebut dapat menjadi ruang kolaborasi bagi siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa dan ingin memperjuangkan kebijakan yang adil serta berpihak kepada masyarakat kecil.
“Kami percaya Indonesia akan maju jika rakyatnya diperhatikan. Karena itu, siapa pun yang membela rakyat harus didukung bersama,” terang Habibi.
