TAKALAR – Persoalan infrastruktur dasar kembali menjadi keluhan utama masyarakat desa di Kabupaten Takalar. Jalan rusak, akses penghubung antarwilayah yang sulit dilalui, hingga kebutuhan pembangunan jembatan gantung menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan sejumlah kepala desa dan lurah saat mendatangi kediaman Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar, Hamka B Kady, di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan.
Kedatangan rombongan dari Kecamatan Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Timur, dan Polongbangkeng Selatan itu berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Meski dilakukan pada hari yang berbeda, seluruh rombongan diterima langsung oleh Hamka B Kady untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat desa.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Camat Polongbangkeng Utara, Camat Polongbangkeng Timur, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Takalar, hingga Kabid Bina Marga PUPR Takalar.
Bagi para kepala desa, pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi politik biasa. Mereka datang membawa harapan besar agar berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan warga bisa mendapat perhatian pemerintah pusat melalui jalur aspirasi DPR RI.
Infrastruktur Desa: Jalan Rusak Hambat Aktivitas Warga
Dalam dialog yang berlangsung cukup panjang, para kepala desa membeberkan kondisi infrastruktur di wilayah masing-masing yang dinilai semakin memprihatinkan.
Beberapa ruas jalan desa disebut mengalami kerusakan berat akibat usia jalan yang sudah lama serta tingginya intensitas kendaraan pengangkut hasil pertanian. Saat musim hujan tiba, sejumlah akses bahkan sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Distribusi hasil pertanian menjadi terhambat, biaya transportasi meningkat, dan mobilitas warga terganggu.
“Kalau hujan turun, jalan berlumpur dan licin. Warga kesulitan membawa hasil panen keluar desa. Bahkan ada beberapa titik yang nyaris tidak bisa dilalui,” ungkap salah seorang kepala desa dalam pertemuan tersebut.
Tak hanya jalan desa, kebutuhan pembangunan jembatan gantung juga menjadi persoalan mendesak. Sejumlah wilayah disebut masih mengandalkan akses seadanya untuk menyeberangi sungai, terutama di daerah yang cukup terpencil.
Ketika debit air meningkat pada musim hujan, masyarakat harus memutar jauh untuk mencapai fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pasar tradisional.
Para kepala desa menilai pembangunan jembatan gantung bukan lagi kebutuhan tambahan, melainkan kebutuhan dasar demi keselamatan dan aktivitas warga sehari-hari.
Dana Desa Dipangkas 64 Persen, Program Pembangunan Terancam Tertunda
Dalam pertemuan itu, para kepala desa juga mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait pengurangan anggaran dana desa yang dinilai cukup signifikan tahun ini.
Mereka mengaku dana yang sebelumnya diharapkan mampu menopang berbagai program pembangunan kini jauh berkurang hingga sekitar 64 persen. Akibatnya, ruang fiskal desa menjadi sangat terbatas.
Beberapa kepala desa menyebut dana yang kini tersisa hanya sekitar Rp200 juta untuk membiayai berbagai kebutuhan desa, mulai dari operasional pemerintahan hingga pembangunan fisik.
Kondisi tersebut membuat banyak program yang sebelumnya sudah dijanjikan kepada masyarakat akhirnya belum bisa direalisasikan.
“Banyak program tertunda karena kemampuan anggaran desa sangat terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat,” ujar salah seorang kepala desa.
Situasi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerintah desa, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.
Hamka B Kady: Aspirasi Harus Diperjuangkan dengan Perencanaan yang Matang
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Hamka B Kady selaku anggota dewan Dapil Sulsel I menyatakan dirinya memahami kondisi yang dihadapi masyarakat desa di Kabupaten Takalar.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait peningkatan jalan dan pembangunan jembatan.
Namun demikian, Hamka menekankan bahwa seluruh usulan pembangunan harus disiapkan secara matang, baik dari sisi administrasi maupun perencanaan teknis.
Menurut Hamka, kelengkapan dokumen menjadi faktor penting agar usulan pembangunan dapat diproses melalui program pemerintah pusat maupun jalur aspirasi DPR RI.
“Semua usulan harus direncanakan dengan baik dan dimasukkan dalam daftar kebutuhan daerah melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Takalar. Jika administrasi dan perencanaannya lengkap, tentu akan lebih mudah diperjuangkan melalui jalur aspirasi,” jelas Hamka B Kady.
Ia juga meminta pemerintah desa aktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar setiap kebutuhan prioritas dapat masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.
Infrastruktur Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Desa
Permasalahan infrastruktur di wilayah pedesaan memang masih menjadi tantangan besar di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Takalar.
Kondisi jalan yang rusak dan minimnya akses penghubung berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Infrastruktur yang buruk membuat distribusi barang menjadi mahal, memperlambat akses pendidikan dan kesehatan, hingga menurunkan produktivitas masyarakat.
Karena itu, para kepala desa berharap pemerintah pusat dapat memberi perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan desa saat ini.
Mereka menilai dukungan dari DPR RI sangat dibutuhkan agar pembangunan di desa tidak berhenti di tengah jalan.
Pertemuan Jadi Harapan Baru Masyarakat Takalar
Pertemuan antara para kepala desa dan Hamka B Kady diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Takalar.
Masyarakat berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi benar-benar dapat diwujudkan melalui program pembangunan yang konkret.
Bagi warga desa, jalan yang layak dan jembatan yang aman bukan hanya soal pembangunan fisik semata, melainkan tentang akses kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang bergerak, dan harapan masa depan yang lebih maju bagi masyarakat pedesaan di Takalar.