TERNATE – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan pentingnya penguatan sistem keimigrasian sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Hal ini disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja yang menyoroti peran strategis imigrasi di wilayah perbatasan dan pintu masuk internasional.
Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menyebut bahwa imigrasi bukan sekadar layanan administratif, melainkan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan citra Indonesia di mata dunia. Menurutnya, kualitas pelayanan pertama yang diterima warga negara asing saat masuk ke Indonesia akan sangat menentukan persepsi terhadap negara.
Ia menekankan bahwa profesionalisme dan integritas petugas harus terus ditingkatkan agar pelayanan berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan. Selain itu, kedisiplinan dalam menjalankan prosedur juga menjadi faktor penting dalam menjaga wibawa negara.
Dalam menghadapi tantangan global, DPR mendorong pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di sektor keimigrasian. Penggunaan teknologi seperti paspor elektronik dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat sistem pengawasan di pintu masuk negara.
Tak hanya itu, inovasi pelayanan berbasis digital juga dinilai penting untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat dan wisatawan. Sistem informasi yang terintegrasi diharapkan mampu memperkenalkan potensi daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.
DPR juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing, terutama di daerah dengan jumlah tenaga kerja asing yang tinggi. Penguatan fungsi intelijen dan pengawasan dinilai krusial untuk mencegah potensi pelanggaran hukum.
Sebagai langkah konkret, DPR mendorong perluasan jangkauan layanan imigrasi di berbagai daerah strategis guna memastikan pelayanan dan pengawasan berjalan lebih optimal. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kualitas layanan keimigrasian di Indonesia.
