Oleh: Reski Anandar | Mahasiswa asal Wawonii yang aktif menyuarakan isu pembangunan daerah, lingkungan, dan kebijakan publik
Sejak resmi dimekarkan dari Kabupaten Konawe pada 12 April 2013, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) diharapkan menjadi daerah otonom yang mampu mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kini, memasuki usia ke-13 pada tahun 2026, momentum ini semestinya tidak berhenti pada seremoni administratif semata, melainkan menjadi ruang refleksi kritis: sejauh mana janji desentralisasi benar-benar terwujud?
Secara konseptual, desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sekaligus mendorong kemandirian daerah. Dalam perspektif Wallace E. Oates (1972), desentralisasi fiskal diyakini mampu meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah otonom baru justru menghadapi persoalan klasik seperti lemahnya kapasitas kelembagaan, tata kelola yang belum optimal, serta tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
Kondisi tersebut juga tercermin di Konawe Kepulauan. Struktur keuangan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari APBN, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berkembang secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal yang menjadi tujuan utama otonomi daerah belum sepenuhnya tercapai.
Dalam konteks pembangunan, Konawe Kepulauan masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Pembangunan belum sepenuhnya terintegrasi antara aspek infrastruktur, pembangunan manusia, dan penguatan ekonomi lokal. Akibatnya, meskipun anggaran terus mengalir setiap tahun, dampak pembangunan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Efektivitas penggunaan anggaran menjadi persoalan krusial. Besarnya dana dari pemerintah pusat seharusnya mampu mendorong percepatan pembangunan. Namun tanpa perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, dan orientasi pada hasil, pembangunan berisiko hanya menghasilkan capaian administratif tanpa perubahan nyata dalam kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta belum optimalnya pengelolaan potensi lokal menunjukkan bahwa transformasi struktural masih berjalan lambat. Ini menjadi sinyal bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah aspek lingkungan. Sebagai wilayah kepulauan di Pulau Wawonii, daerah ini memiliki kerentanan ekologis yang tinggi. Aktivitas pembangunan, khususnya dalam sektor pertambangan, menghadirkan dilema antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Dalam perspektif World Commission on Environment and Development (1987), pembangunan seharusnya mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang.
Dalam konteks ini, pandangan penulis, Reski Anandar, merefleksikan kegelisahan masyarakat lokal. Arah kebijakan pembangunan dinilai belum konsisten dengan prinsip keberlanjutan. Pembukaan ruang eksploitasi sumber daya alam secara luas berpotensi mengancam keseimbangan ekologi serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan.
Pembangunan tidak dapat diukur semata dari pertumbuhan ekonomi. Aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan. Tanpa kontrol yang kuat, eksploitasi sumber daya hanya akan menghasilkan manfaat jangka pendek, sementara dampak negatifnya akan dirasakan dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, momentum HUT ke-13 ini harus menjadi refleksi bersama. Bagi pemerintah, ini adalah saat untuk mengevaluasi kebijakan dan memastikan bahwa setiap anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat. Bagi masyarakat, ini adalah momentum untuk memperkuat partisipasi dalam pembangunan. Sementara bagi mahasiswa, ini adalah panggilan moral untuk terus menjadi agen kontrol sosial yang kritis dan independen.
Ke depan, ada tiga agenda penting yang harus menjadi perhatian. Pertama, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Ketiga, penegasan arah pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Di usia ke-13 ini, Konawe Kepulauan berada pada persimpangan penting: melanjutkan pola pembangunan yang eksploitatif, atau bertransformasi menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pilihan ini akan menentukan masa depan daerah.
Pada akhirnya, hari ulang tahun bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan pengingat bahwa masih ada janji-janji yang harus ditunaikan. Keberhasilan daerah tidak diukur dari bertambahnya usia, tetapi dari sejauh mana pembangunan mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh masyarakat.
