Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menilai tingginya biaya transportasi di kota-kota besar disebabkan belum terbangunnya sistem transportasi umum yang terintegrasi dan efisien. Ia menekankan perlunya desain ulang sistem transportasi secara menyeluruh dan berbasis kebutuhan pengguna.
“Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sektoral. Diperlukan desain ulang sistem integrasi moda transportasi yang sistemik,” kata Iwan Aras, Rabu (6/8/2025) lalu.
Mengacu Survei Biaya Hidup BPS 2018, pengeluaran untuk transportasi umum mencapai 12,46 persen dari total biaya hidup. Padahal, standar Bank Dunia menyebut batas ideal adalah 10 persen dari pendapatan.
Data BPS menunjukkan kota-kota seperti Bekasi dan Depok mencatat pengeluaran transportasi bulanan tertinggi, masing-masing Rp1,9 juta dan Rp1,8 juta. Disusul Surabaya (Rp1,6 juta), Jakarta (Rp1,59 juta), dan Bogor (Rp1,2 juta). Kota lain seperti Batam, Makassar, Jayapura, dan Balikpapan juga mencatat beban serupa.
Iwan menyoroti pentingnya pemetaan jalur first mile dan last mile serta integrasi moda pengumpan dan utama agar lebih ramah pengguna dan terjangkau.
“Yang penting adalah sistem transportasi yang mudah diakses, nyaman, dan terjangkau untuk semua,” ujarnya.
Legislator Gerindra itu juga mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam perencanaan lintas kawasan dan sinergi antar kementerian serta BUMN sektor transportasi. Menurutnya, subsidi sebaiknya tidak hanya menyasar tarif utama, tapi juga biaya akses menuju moda.
Lebih lanjut, Iwan memastikan Komisi V akan terus mengawal proses perencanaan dan penganggaran pemerintah agar transformasi transportasi tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan layanan.
“Kami ingin reformasi transportasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya
