Gorontalo – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menekankan perlunya kebijakan tegas terhadap kendaraan berplat nomor luar daerah yang banyak digunakan perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit di Gorontalo.
Menurutnya, keberadaan kendaraan tersebut menjadi potensi besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika diwajibkan menggunakan plat lokal.
“Kami meminta perhatian serius terkait kendaraan berplat luar yang beroperasi di wilayah Gorontalo, terutama di perusahaan tambang dan kelapa sawit. Perlu ada langkah tegas untuk mendorong mereka mengganti plat nomor sesuai daerah,” ujar Mikson saat diwawancarai, Senin (11/11/2024).
Mikson menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan untuk berkontribusi lebih kepada daerah melalui pajak kendaraan bermotor.
“Dalam evaluasi awal, kami hanya meminta penjelasan singkat. Namun fokus kami adalah agar BUMD dapat memberikan nilai ekonomi bagi daerah. Jika tidak menguntungkan atau justru memberatkan daerah, opsi penataan ulang atau bahkan pembubaran dapat dipertimbangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap keputusan terkait BUMD harus mempertimbangkan resiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi.
“Jika memang BUMD tidak memberikan keuntungan, kita delete saja. Namun, tentu ada resiko yang harus kita perhitungkan,” ujar Mikson.
DPRD berharap, melalui evaluasi ini, BUMD dapat direstrukturisasi agar lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Gorontalo.
Format baru yang akan dikaji, menurut Mikson, bertujuan untuk memastikan keberadaan BUMD mendukung peningkatan PAD, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Format baru perlu kita rancang. BUMD harus membawa manfaat bagi perekonomian daerah dan menjadi salah satu sumber utama peningkatan PAD,” tutup Mikson.
