JAKARTA – Di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan tinggi nasional, langkah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memberikan perhatian lebih besar kepada perguruan tinggi swasta (PTS) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan.
Menurut Sofyan, kebijakan tersebut menjadi titik balik penting dalam upaya menghapus kesenjangan perlakuan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan di sektor pendidikan tinggi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Sofyan Tan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Bagi Sofyan Tan, kebijakan yang mulai membuka ruang kesetaraan bagi PTS bukan sekadar program biasa, melainkan perubahan paradigma yang selama ini dinantikan oleh jutaan mahasiswa dan ribuan institusi pendidikan tinggi swasta di seluruh Indonesia.
Mengurai Ketimpangan yang Selama Ini Terjadi
Dalam berbagai kesempatan, isu ketimpangan antara PTN dan PTS kerap menjadi perhatian para pemangku kepentingan pendidikan. Meski sama-sama berperan mencetak sumber daya manusia unggul, PTS sering menghadapi keterbatasan akses terhadap berbagai program dukungan pemerintah.
Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan sebagian perguruan tinggi swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Padahal, kontribusi PTS terhadap perluasan akses pendidikan tinggi di Indonesia sangat besar.
Sofyan Tan menilai, keberanian Kemendiktisaintek menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada PTS merupakan langkah strategis yang layak mendapat dukungan penuh.
“Inilah menteri pertama yang tidak ada dikotomi antara swasta dan negeri. Legasi yang Bapak buat, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi, ini merupakan pertama kali yang terjadi, sehingga Bapak layak disebut menteri yang sayang sama perguruan tinggi swasta,” ujar Sofyan Tan dalam rapat kerja tersebut.
Pernyataan itu mencerminkan pandangan bahwa pembangunan pendidikan tinggi tidak boleh lagi dibatasi oleh status kelembagaan, melainkan harus berorientasi pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan.
Sofyan Tan: Pendidikan Berkualitas Harus Bisa Diakses Semua Kalangan
Sebagai legislator yang selama ini dikenal konsisten memperjuangkan isu pendidikan, Sofyan Tan menegaskan bahwa keadilan dalam pendidikan tinggi merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa.
Ia menjelaskan, ketika negara memberikan kesempatan yang sama kepada PTN dan PTS untuk berkembang, maka kualitas pendidikan nasional akan meningkat secara lebih merata. Tidak hanya perguruan tinggi di kota-kota besar yang maju, tetapi juga kampus-kampus swasta di daerah yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi.
Dalam perspektif Sofyan Tan, keberpihakan terhadap PTS bukan berarti mengurangi perhatian kepada PTN, melainkan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih sehat dan kompetitif.
Dengan dukungan yang lebih merata, perguruan tinggi akan terdorong meningkatkan kualitas layanan akademik, memperkuat riset, serta menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan pembangunan nasional.
Dukungan Anggaran Jadi Kunci Perubahan
Pembahasan dalam rapat kerja tersebut juga menghasilkan persetujuan Komisi X DPR RI terhadap pagu indikatif Kemendiktisaintek Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp64,84 triliun. Selain itu, Komisi X turut menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp17,18 triliun.
Bagi Sofyan Tan, dukungan anggaran memiliki peran krusial dalam memastikan berbagai program strategis dapat berjalan optimal. Tanpa dukungan fiskal yang memadai, berbagai kebijakan transformasi pendidikan hanya akan menjadi konsep yang sulit diwujudkan.
Tambahan anggaran tersebut diharapkan mampu memperkuat berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan mutu perguruan tinggi, penguatan riset dan inovasi, pengembangan sumber daya manusia, hingga perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
Keberadaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang mulai menjangkau PTS juga dinilai sebagai instrumen penting dalam menciptakan pemerataan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Membangun Ekosistem Pendidikan Tinggi yang Inklusif
Sofyan Tan menegaskan bahwa tantangan pendidikan tinggi Indonesia ke depan bukan hanya soal jumlah mahasiswa atau pembangunan infrastruktur kampus, tetapi juga bagaimana menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, harus mendapat ruang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, kualitas pendidikan tidak lagi ditentukan oleh status institusi, melainkan oleh kemampuan kampus dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas.
Ia berharap berbagai program yang telah dirancang Kemendiktisaintek dapat direalisasikan secara efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Perjuangan Kesetaraan Pendidikan Harus Terus Dikawal
Bagi Sofyan Tan, kebijakan penghapusan dikotomi PTN dan PTS merupakan langkah awal yang harus terus dikawal bersama. Ia menilai keberhasilan program tersebut akan sangat menentukan masa depan pendidikan tinggi nasional.
Dengan dukungan regulasi, pengawasan DPR RI, serta komitmen pemerintah dalam menyediakan anggaran yang memadai, peluang untuk menghadirkan sistem pendidikan tinggi yang lebih adil semakin terbuka lebar.
Melalui sikap kritis sekaligus konstruktif yang ditunjukkannya dalam rapat kerja bersama Kemendiktisaintek, Sofyan Tan kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu anggota DPR RI yang konsisten memperjuangkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Baginya, pendidikan yang berkeadilan bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
