JAKARTA; BELA RAKYAT – Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung, menggelar diskusi kebangsaan bertajuk “Membedah Dinamika Politik Nasional: Implementasi Pasal 33 UUD 1945 untuk Kemandirian Bangsa” di kediamannya di Jalan Denpasar Raya Nomor 19, Jakarta Selatan, Selasa (22/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi ajang silaturahmi lintas tokoh bangsa, akademisi, aktivis, ulama, dan politisi untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa.
Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Fuad Bawazier, hadir sebagai pembicara utama yang memantik diskusi mengenai arah pembangunan nasional, tantangan globalisasi ekonomi, serta pentingnya penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi kemandirian ekonomi nasional.
Dalam sambutannya, Tamsil Linrung menegaskan bahwa hingga saat ini terdapat dua cara pandang besar dalam melihat masa depan Indonesia. Pertama, pandangan yang menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang harus berdiri di atas kekuatan sendiri dan membangun kemandirian nasional tanpa kompromi. Kedua, pandangan yang melihat Indonesia sebagai bagian dari pasar global yang semakin terbuka.
“Cara pandang kita tentang Indonesia hari ini ada dua. Satu, ada yang meletakkan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang tanpa tawar-menawar harus menjadi bangsa yang mandiri. Dan saya bersama sejumlah aktivis sejak dulu selalu memperjuangkan tema-tema kemandirian dan ekonomi kerakyatan,” ujar Tamsil.
Menurut Tamsil, gagasan kemandirian bangsa bukanlah konsep baru. Pemikiran tersebut telah lama diperjuangkan oleh tokoh-tokoh ekonomi kerakyatan yang konsisten mengedepankan kedaulatan ekonomi rakyat sebagai pilar pembangunan nasional.
Tamsil juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah tokoh yang selama ini berjuang di jalur ekonomi kerakyatan dan kini mendapat kesempatan mengemban amanah di pemerintahan.
“Hari ini saya bergembira karena ada kader-kader perjuangan ekonomi kerakyatan yang masuk dalam kabinet dan memiliki persinggungan yang kuat dengan persoalan kerakyatan serta kedaulatan bangsa,” katanya.
Di sisi lain, Tamsil mengakui adanya pandangan yang menilai Indonesia harus mampu mengambil peluang dari dinamika pasar global. Karena itu, menurutnya, ruang dialog dan pertukaran gagasan menjadi penting agar bangsa Indonesia mampu menentukan arah pembangunan yang berpihak kepada kepentingan nasional.
“Ada juga yang memandang Indonesia harus menjadi bagian dari pasar global dan pasar bebas. Karena itu, diskusi seperti ini penting agar kita dapat menguji gagasan-gagasan tersebut secara terbuka dan mencari titik temu terbaik bagi masa depan bangsa,” ujarnya.
Tamsil menilai, perdebatan mengenai kemandirian nasional dan keterlibatan Indonesia dalam ekonomi global harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ia berharap forum tersebut dapat mempererat tali silaturahmi kebangsaan sekaligus membangun kesadaran kolektif bahwa kemandirian bangsa tidak hanya menjadi agenda ekonomi, tetapi juga agenda politik, sosial, dan kebudayaan yang harus diperjuangkan bersama.
Diskusi berlangsung dinamis dengan menghadirkan berbagai pandangan dari para peserta yang hadir, di antaranya akademisi dan pengamat politik Ubedillah Badrun, sejumlah tokoh masyarakat, ulama, aktivis pergerakan, serta politisi dari berbagai latar belakang, termasuk unsur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Melalui forum tersebut, para peserta sepakat bahwa implementasi Pasal 33 UUD 1945 harus terus diperkuat sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional, memperluas kesejahteraan rakyat, serta memastikan pembangunan Indonesia berjalan secara adil, mandiri, dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“Diskusi seperti ini, akan kita lanjutkan. Kita cari waktu yang tepat, kalau senin banyak tak bisa hadir jadi kita upayakan nanti hari Kamis, sekalian buka puasa,” terang Tamsil.
