JAKARTA – BELA RAKYAT – Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah, SIP, MM mengapresiasi langkah Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mencopot delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Bapanas menyusul dugaan penyelewengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Menurut Habibie, keputusan itu contoh penting dari seorang pemimpin bagaimana seharusnya menjalankan tanggung jawabnya. Jabatan bukan sekadar kewenangan untuk memberikan perintah, melainkan amanah yang menuntut keberanian mengambil keputusan, menegakkan disiplin, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Pemuda harus belajar dari kepemimpinan yang berani mengambil tindakan. Kalau ada bawahan yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, seorang pemimpin tidak boleh ragu menegakkan aturan. Siapa pun orangnya, apa pun jabatannya, semuanya harus tunduk pada aturan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya,” ujar Habibie kepada Bela Rakyat di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Pencopotan delapan pejabat tersebut diumumkan Andi Amran pada Kamis (29/10/2026). Selain delapan pejabat yang dicopot, dua pegawai lainnya menerima peringatan. Langkah itu berkaitan dengan dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP yang semestinya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
Habibie menilai, keberanian mengambil tindakan terhadap jajaran internal menjadi salah satu ujian penting bagi seorang pemimpin. Ketegasan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pidato atau pernyataan di hadapan publik, tetapi harus diwujudkan melalui keputusan nyata dan konsisten.
Kepemimpinan Bukan Sekadar Jabatan, Melainkan Kemampuan
Habibie menegaskan, salah satu persoalan dalam tata kelola organisasi adalah ketika jabatan dipandang sebagai hadiah, balas jasa, atau bahkan sesuatu yang dapat diperoleh melalui praktik transaksional.
Menurutnya, jabatan strategis harus diberikan berdasarkan kompetensi, integritas, pengalaman, dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas.
“Jabatan itu bukan hadiah karena kedekatan, bukan pula alat untuk membalas jasa. Apalagi kalau sampai diperoleh melalui sogokan. Jabatan harus diberikan kepada orang yang memang memiliki kemampuan, integritas, dan keterampilan untuk menjalankan tanggung jawabnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, tidak semua orang yang memiliki keinginan menduduki jabatan otomatis mempunyai keterampilan untuk memimpin. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang harus dibangun melalui pengalaman, kedisiplinan, keberanian mengambil keputusan, kemampuan mengelola sumber daya manusia, serta kesanggupan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.
Seorang pemimpin, lanjutnya, harus mampu membedakan persoalan pribadi dengan kepentingan organisasi. Kedekatan personal tidak boleh menjadi alasan untuk melindungi bawahan yang melakukan pelanggaran.
“Pemimpin yang benar tidak boleh dikendalikan oleh rasa sungkan, hubungan pertemanan, atau kepentingan kelompok. Kalau seseorang tidak mampu menjalankan tugas, harus dievaluasi. Kalau terbukti melanggar aturan, harus diberikan sanksi sesuai ketentuan. Jangan sampai loyalitas kepada individu justru mengalahkan loyalitas kepada rakyat dan negara,” kata Habibie.
Pemimpin Harus Tegas, tetapi Tetap Berdasarkan Aturan
Ketua Umum DPP Pemuda LIRA itu menilai ketegasan Andi Amran memperlihatkan pentingnya kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan tanggung jawab.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketegasan harus berjalan beriringan dengan keadilan, pemeriksaan yang objektif, dan penghormatan terhadap prosedur yang berlaku. Pencopotan karena kelalaian administratif maupun pelanggaran disiplin harus dibedakan dari proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana.
Menurut Habibie, pejabat yang diberi amanah mengawasi distribusi pangan memiliki tanggung jawab besar karena kebijakan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Apabila pengawasan tidak berjalan baik, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh rakyat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Beras bersubsidi itu bukan komoditas untuk dipermainkan demi keuntungan segelintir orang. Program pemerintah dibuat agar masyarakat terbantu. Karena itu, siapa pun yang bertanggung jawab dalam rantai distribusinya harus bekerja secara profesional. Jangan sampai hak masyarakat justru menjadi sumber keuntungan bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pengusutan dugaan penyelewengan beras SPHP dilakukan secara menyeluruh, sehingga pihak yang benar-benar bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Hasil Survei Menjadi Catatan Positif bagi Kepemimpinan Andi Amran
Habibie menilai kepemimpinan Amran patut dicermati bukan hanya dari ketegasannya terhadap pejabat yang bermasalah, tetapi juga dari perhatian terhadap produktivitas sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kepentingan petani.
Penilaian positif terhadap kinerja Amran juga tercermin dalam sejumlah hasil survei yang dipublikasikan pada Oktober 2026.
Survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden menempatkan Amran di posisi teratas sebagai menteri yang dinilai bekerja paling baik, dengan angka 33 persen. Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Sementara itu, survei nasional Parameter Politik Indonesia (PPI) yang hasilnya dipublikasikan pada 18 Oktober 2026 juga menempatkan Amran sebagai pejabat dengan penilaian kinerja terbaik, dengan angka 15,4 persen dalam pertanyaan mengenai pejabat yang dinilai berkinerja paling baik.
Kedua hasil tersebut menggunakan pertanyaan dan metodologi yang berbeda. Angkanya karena itu tidak dapat dibandingkan secara langsung, tetapi menunjukkan bahwa nama Amran mendapat penilaian positif dalam sejumlah pengukuran opini publik.
Habibie berpandangan, hasil survei bukan satu-satunya ukuran keberhasilan seorang menteri. Evaluasi tetap harus memperhatikan capaian program, kualitas pelayanan, dampak kebijakan terhadap masyarakat, serta keberlanjutan hasil pembangunan.
“Survei bisa menjadi salah satu bahan evaluasi, tetapi yang paling penting adalah manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat. Petani harus semakin sejahtera, distribusi pangan harus semakin baik, harga pangan harus dijaga, dan program pemerintah harus tepat sasaran. Di situlah hasil kepemimpinan harus diuji,” ungkapnya.
Ketahanan Pangan Membutuhkan Pemimpin yang Berani Membereskan Masalah
Menurut Habibie, sektor pertanian memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat, kesejahteraan petani, stabilitas harga, dan kemandirian bangsa.
Karena itu, upaya memperkuat ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi. Pemerintah juga harus memastikan distribusi berjalan dengan baik, bantuan tepat sasaran, pengawasan diperkuat, dan tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat.
Ia menilai tindakan terhadap dugaan penyelewengan beras SPHP menjadi pengingat bahwa program yang baik harus diikuti pengawasan yang kuat. Tanpa integritas para pelaksana, kebijakan yang dirancang untuk membantu rakyat berisiko kehilangan manfaatnya.
“Negara tidak boleh kalah oleh oknum yang bermain-main dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kalau ada penyimpangan, bongkar. Kalau ada pelanggaran, tindak sesuai aturan. Kalau ada kelemahan dalam sistem pengawasan, perbaiki. Jangan berhenti pada pencopotan orang, tetapi pastikan sistemnya juga dibenahi agar persoalan serupa tidak terus berulang,” kata Habibie.
Ia berharap ketegasan tersebut diikuti dengan pembenahan tata kelola, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang berkelanjutan di seluruh rantai distribusi pangan.
Pemuda LIRA Dorong Lahirnya Generasi Pemimpin Berintegritas
Habibie menegaskan, Pemuda LIRA memandang persoalan kepemimpinan sebagai pelajaran penting bagi generasi muda Indonesia. Anak muda tidak boleh hanya didorong untuk mengejar jabatan, popularitas, atau kedudukan politik, tetapi harus dipersiapkan menjadi pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan keberanian membela kepentingan masyarakat.
Menurutnya, generasi muda perlu memahami bahwa menjadi pemimpin berarti bersedia memikul tanggung jawab, menghadapi persoalan, mengambil keputusan yang tidak selalu populer, serta berani mengevaluasi orang-orang di sekitarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketegasan tidak identik dengan sikap sewenang-wenang. Pemimpin yang kuat justru mampu mengambil keputusan berdasarkan data, aturan, dan kepentingan bersama, sekaligus bersedia menerima kritik serta mempertanggungjawabkan kebijakannya.
“Anak muda harus belajar bahwa kepemimpinan bukan soal siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, siapa yang paling pandai berbicara, atau siapa yang paling banyak memiliki pendukung. Kepemimpinan adalah soal kemampuan menyelesaikan masalah, menjaga kepercayaan, dan menghasilkan perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.
Habibie menambahkan, Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin muda yang tidak mudah berkompromi dengan penyimpangan, tetapi tetap adil dalam mengambil keputusan. Mereka harus berani mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah, tanpa memandang kedudukan maupun latar belakang orang yang dihadapi.
Andi Amran Dinilai Menunjukkan Kepemimpinan yang Kuat
Menutup pernyataannya, Habibie menilai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperlihatkan karakter kepemimpinan yang kuat atau strong leadership, terutama dalam keberanian mengambil tindakan terhadap jajaran yang dinilai lalai menjalankan tanggung jawab pengawasan.
“Tidak mudah jadi pemimpin di era sekarang, kita harus memiliki atribut mumpuni memimpin di era sekarang. Karena yang akan dipimpin punya pola pikir jauh lebih berbeda. Dan di situ tantangannya,” ujar Habibie mantan Bendahara Umum PB HMI dan Wakil Sekjen DPP KNPI ini.
Bagi Pemuda LIRA, ketegasan tersebut merupakan sinyal positif bahwa jabatan publik harus disertai pertanggungjawaban. Meski demikian, konsistensi, transparansi, dan hasil nyata bagi masyarakat tetap menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan kepemimpinan.
Habibie berharap semangat pembenahan itu dapat menginspirasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi publik lainnya untuk membangun budaya kerja profesional dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Sebagai generasi muda, kita harus mendukung setiap langkah yang benar-benar bertujuan memperbaiki tata kelola dan melindungi kepentingan rakyat. Kita tidak boleh takut pada ketegasan jika tujuannya menegakkan aturan dan memperbaiki keadaan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani, kompeten, berintegritas, dan tidak menjadikan jabatan sebagai alat kepentingan pribadi,” pungkas Habibie.
Bagi Pemuda LIRA, pesan utamanya jelas: jabatan adalah amanah, kepemimpinan adalah keterampilan, dan keberanian bertindak harus dibuktikan melalui tanggung jawab serta hasil nyata untuk rakyat.
