JAKARTA: BELA Ambisi Indonesia menjadi kekuatan utama ekonomi digital di kawasan ASEAN terus didorong melalui berbagai program transformasi digital nasional. Namun di balik berbagai capaian yang kerap dipublikasikan pemerintah, masih terdapat pertanyaan besar mengenai sejauh mana manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kelompok ekonomi akar rumput.
Pertanyaan itu menjadi salah satu fokus dalam gelaran Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 yang digagas Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Forum tersebut mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, investor, startup, komunitas, hingga pemerintah daerah dalam satu wadah kolaborasi untuk menyelaraskan agenda transformasi digital nasional.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa transformasi digital tidak mungkin dijalankan secara parsial.
“Transformasi digital tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan gotong royong dan solidaritas dari seluruh pemangku kepentingan. Melalui Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, investor, startup, UMKM, komunitas, hingga pemerintah daerah dalam satu ruang kolaborasi untuk menghasilkan aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tulis Meutya.
Pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa pembangunan ekosistem digital tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, melainkan juga memerlukan integrasi berbagai sektor agar teknologi mampu menghasilkan dampak ekonomi yang merata.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai tantangan terbesar bukan lagi pada penyusunan agenda, melainkan pada kemampuan mengubah berbagai komitmen menjadi implementasi yang dapat diukur keberhasilannya.
Menteri Meutya Hafid: Indonesia Sudah Menjadi Pemain Penting Ekonomi Digital ASEAN
Dalam pidatonya pada DEAL 2026, Meutya Hafid menegaskan posisi strategis Indonesia dalam peta ekonomi digital kawasan.
“Peran Indonesia dalam membentuk ekonomi digital dunia real dan nyata. Ya, karena kita sudah berkontribusi dari satu per tiga ekonomi digital ASEAN.”
Pernyataan tersebut menggarisbawahi fakta bahwa Indonesia saat ini menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Besarnya jumlah pengguna internet, penetrasi layanan digital, pertumbuhan startup, serta ekspansi ekonomi berbasis platform menjadikan Indonesia sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi digital kawasan.
Namun, besarnya kontribusi terhadap ekonomi digital ASEAN juga memunculkan konsekuensi. Indonesia dituntut tidak hanya menjadi pasar konsumsi teknologi, tetapi juga mampu membangun kemandirian teknologi nasional agar tidak terus bergantung pada inovasi dan platform asing.
Di sinilah DEAL 2026 mencoba memainkan peran strategis sebagai ruang konsolidasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat fondasi ekonomi digital nasional.
Delapan Agenda Besar Penguatan Ekosistem Digital
Investigasi terhadap materi yang dipaparkan dalam DEAL 2026 menunjukkan pemerintah tengah berupaya menggeser pendekatan pembangunan digital dari sekadar penyediaan infrastruktur menuju pembangunan ekosistem yang lebih menyeluruh.
Meutya menjelaskan bahwa forum tersebut diarahkan pada implementasi yang lebih konkret.
“Melalui pendekatan berbasis ekosistem, DEAL 2026 kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret, menyentuh kebutuhan real di lapangan.”
Menurutnya, terdapat delapan kesepakatan atau “deal” yang menjadi fokus utama.
“DEAL 2026 kita tempatkan sebagai ruang penyelarasan, delapan deal yang kita akan deklarasikan dalam penguatan fondasi ekosistem digital, percepatan pertumbuhan ekonomi digital, inovasi yang didapat melalui penguatan startup, technopreneur, konten digital, ekosistem pendanaan, data ekosistem startup, efisiensi logistik nasional.”
Agenda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek teknologi semata, tetapi juga menyentuh persoalan pendanaan, tata kelola data, penguatan inovasi, hingga efisiensi sektor logistik yang selama ini menjadi tantangan besar bagi daya saing nasional.
Para pelaku startup yang hadir dalam forum tersebut menilai sinkronisasi antar sektor menjadi kebutuhan mendesak. Banyak program digital yang selama ini berjalan sendiri-sendiri sehingga sulit menghasilkan dampak yang terukur.
Apakah Teknologi Sudah Menjangkau Petani dan Nelayan?
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam DEAL 2026 adalah pemerataan manfaat teknologi.
Selama ini, transformasi digital kerap identik dengan kota-kota besar, industri teknologi, atau perusahaan rintisan. Sementara sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro masih menghadapi berbagai hambatan akses teknologi.
Meutya Hafid menegaskan bahwa arah kebijakan digital pemerintah harus menjangkau kelompok produktif di tingkat akar rumput.
“Dan kemudian, ketiga, pemerataan manfaat teknologi baru agar AI, IoT, dan platform digital dapat menjangkau UMKM, petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan sebagainya.”
Pernyataan ini menjadi penting karena berbagai studi menunjukkan kesenjangan digital masih terjadi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Melalui DEAL 2026, pemerintah mendorong pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk sektor pertanian dan perikanan, pelatihan kecerdasan buatan (AI) bagi UMKM, serta penguatan tata kelola data nasional.
Namun tantangan di lapangan masih besar. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kapasitas memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Di sisi lain, akses internet berkualitas dan literasi digital di sejumlah daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Dari Seremonial ke Dampak Nyata
Salah satu kritik yang selama ini muncul terhadap berbagai forum ekonomi digital adalah kecenderungan menghasilkan deklarasi dan nota kesepahaman tanpa tindak lanjut yang jelas.
Menyadari hal itu, Meutya menegaskan bahwa DEAL 2026 harus menjadi jembatan antara komitmen dan implementasi.
“Seluruh agenda ini pada akhirnya memiliki satu benang merah bahwa DEAL harus menjadi jembatan dari komitmen menuju implementasi.”
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya ukuran keberhasilan yang konkret.
“DEAL juga harus dapat kita ukur dampaknya bagi masyarakat, bagi industri.”
Pernyataan tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah ingin menggeser paradigma pembangunan digital dari sekadar pencapaian administratif menuju hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Keberhasilan transformasi digital, menurut berbagai pengamat, tidak diukur dari jumlah aplikasi yang diluncurkan atau banyaknya forum yang digelar, melainkan dari peningkatan produktivitas petani, efisiensi usaha UMKM, terbukanya lapangan kerja digital, serta meningkatnya daya saing industri nasional.
Merajut Solidaritas Digital untuk Kemandirian Teknologi
Pada akhirnya, DEAL 2026 membawa pesan bahwa transformasi digital merupakan proyek nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.
Meutya Hafid mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mempercepat agenda prioritas nasional.
“Mari kita jadikan DEAL 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.”
Bagi Indonesia, tantangan ke depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi terbesar di kawasan, tetapi juga mampu membangun ekosistem digital yang mandiri, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.
DEAL 2026 menjadi momentum penting untuk menguji apakah transformasi digital Indonesia benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau hanya berhenti pada tataran komitmen. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, keberhasilan implementasi agenda tersebut akan menentukan posisi Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital dunia, sekaligus memastikan teknologi menjadi alat pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar simbol kemajuan.
